Pekerjaan Informal Mendominasi, Pilihan Masa Depan Anak Makin Terbatas

17 November, 2026 17:35 WIB

Penulis:Setyono

Editor:Ida Gautama

17112026-Pekerja Informal.jpg
Sejumlah warga yang menjalankan pekerjaan informal di Bantul. (EDUWARA/Setyono)

Eduwara.com, JOGJA - Selama dua dekade terakhir, sebanyak 87,7 juta pekerja Indonesia terserap dalam pekerjaan informal. Tanpa “tangga” untuk naik menuju pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, kondisi ini disebut berdampak pada terbatasnya pilihan anak dalam menentukan masa depan.

Dikutip Selasa (17/11/2026), dari diskusi Mubyarto Public Policy Forum yang digelar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), dipaparkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia saat ini menunjukkan paradoks. Dalam kurun dua setengah dekade pembangunan ekonomi, Indonesia mampu menyerap hampir 50 juta pekerja namun, penyerapan itu belum menghasilkan mobilitas vertikal yang sebanding.

Disebutkan pula, berdasarkan kajian periode 2001-2024, sekitar 59,4 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, atau sekitar 87,7 juta orang. Pada saat yang sama, banyak pekerja bekerja dalam waktu panjang, bahkan lebih dari 50 jam per minggu.

Kondisi ini, menurut Dosen FEB UGM, Wisnu Nugroho, menunjukkan bahwa persoalan pasar kerja Indonesia bukan sekadar kurangnya kemauan untuk bekerja. 

“Pasar menyerap pekerja, tetapi sayangnya tidak mempromosikan mereka. Ini bukan soal usaha, bukan soal jam kerja. Ada sesuatu yang lain,” katanya.

Menurut Wisnu, persoalannya terletak pada mobilitas. Wisnu menggambarkannya sebagai working without a ladder, yakni kondisi ketika pekerja terus bekerja, tetapi tidak memiliki “tangga” untuk naik menuju pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi pun tidak dinikmati secara merata. Kelompok yang telah memiliki aset memperoleh pertumbuhan lebih tinggi, sementara kelompok menengah dan bawah memperoleh pertumbuhan lebih kecil. 

“Sebagian kelompok menengah bahkan terus berada di sekitar garis kemiskinan,” katanya.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar dan relasi sosial yang membuat seseorang terjebak dalam kemiskinan. 

“Bagi anak, hal ini dapat memengaruhi kesempatan untuk belajar, memperoleh layanan kesehatan, bermain, merasa aman, hingga menentukan pilihan di masa depan,” paparnya.

Wisnu menegaskan, apabila pekerjaan formal belum tersedia bagi semua orang, pilihan kebijakan bukan membiarkan pekerja informal bertahan sendiri. Pekerjaan berbasis rumah dan sektor informal perlu diberi pengakuan, perlindungan, modal, serta kemampuan untuk berkembang. Dengan begitu, kerja tidak berhenti sebagai cara bertahan hidup, tetapi menjadi jalan menuju kesejahteraan.

Kemiskinan Moneter

Pada bagian lain, pakar Kebijakan Publik dari Australian National University (ANU), Sharon Bessell, menyebut proporsi anak yang hidup dalam kemiskinan moneter di Indonesia turun dari hampir satu dari empat anak pada 2003 menjadi sekitar satu dari sembilan anak pada 2023. Menurutnya, capaian ini telah memperbaiki kehidupan dan kesempatan jutaan anak, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman mereka.

“Keberhasilan ini telah meningkatkan kehidupan dan kesempatan jutaan anak. Namun, kemiskinan moneter hanya menceritakan sebagian dari keseluruhan persoalan,” ujarnya.

Jika kemiskinan dilihat melalui pendekatan multidimensi UNICEF, yang mencakup pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan, perlindungan anak, perumahan dan fasilitas, serta akses terhadap informasi, proporsi anak yang mengalami kemiskinan mencapai 37,4 persen. Sementara itu, 58,87 persen anak berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan moneter.

Sharon menjelaskan, kerentanan ini berkaitan dengan kondisi kelas menengah bawah dan pasar kerja yang masih didominasi pekerjaan informal dengan pendapatan rendah atau tidak stabil serta perlindungan sosial terbatas. Karena itu, memahami kemiskinan tidak cukup melalui angka, tetapi juga perlu melihat langsung pengalaman anak.

Melalui penelitian bersama anak di sejumlah organisasi, Sharon mengembangkan pemahaman kemiskinan yang menempatkan pengalaman anak sebagai titik penting. Ia merujuk pada pemikiran pakar Kebijakan Sosial di Universitas Loughborough, Ruth Lister, yang mengingatkan bahwa pengukuran kemiskinan kerap mengikuti data yang tersedia, bukan kebutuhan untuk menghasilkan perubahan.

“Anak-anak yang mengalami kesulitan akibat kemiskinan atau ketidakberuntungan memiliki pengetahuan unik yang tidak dimiliki oleh mereka yang memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda,” katanyanya.

Dalam pendekatan yang berpusat pada anak, kemiskinan mencakup tiga dimensi utama, yakni material, kesempatan, dan relasi. Dimensi material berkaitan dengan keterbatasan sumber daya serta fasilitas dasar yang dibutuhkan anak. Dimensi kesempatan mencakup terbatasnya pilihan untuk belajar, memperoleh layanan kesehatan, bermain, beristirahat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. 

“Sementara dimensi relasional berkaitan dengan hubungan anak bersama keluarga, teman, guru, serta orang-orang yang memberikan dukungan dalam kehidupannya,” katanya.

Ketiga dimensi tersebut, dapat saling berkaitan dan bertumpuk dalam pengalaman sehari-hari anak. Keterbatasan fasilitas di rumah, misalnya, dapat beriringan dengan kesulitan mengakses pendidikan, munculnya rasa malu, diskriminasi, hingga kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi orang tua.

Tiga Pendekatan

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sharon membagi respons kebijakan ke dalam tiga pendekatan, yaitu patching, reforming, dan transforming. Pendekatan patching berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak, seperti pangan dan perlengkapan sekolah. Sementara reforming diarahkan pada perubahan kebijakan agar sistem menjadi lebih adil. 

“Transforming menyasar perubahan gagasan dan struktur yang selama ini mempertahankan ketimpangan,” katanya.

Sharon menilai berbagai kebijakan di Indonesia, termasuk bantuan sosial, program makanan sekolah, pendidikan, dan jaminan kesehatan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Namun, penyediaan akses tersebut harus diikuti perhatian terhadap kualitas layanan dan pemerataan manfaat.

Dengan demikian, upaya mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya memastikan anak memperoleh bantuan, tetapi juga harus membuka kesempatan yang setara bagi mereka untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan menentukan masa depan.