Eduwara.com, JOGJA - Tingginya angka pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Industri Pariwisata karena kurikulum yang diajarkan belum selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Pada sisi lain, keberadaan lembaga wisata budaya di setiap desa se-DIY seharusnya menjadi peluang lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK Jurusan Kepariwisataan.

Hal tersebut disampaikan Dwi Wahyu Budiantoro saat menempuh Sidang Promosi Doktor di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin (27/4/2026). Dwi menyoroti kesenjangan tingginya angka lulusan SMK yang tidak terserap di industri pariwisata. 

• BRI Rayakan Kartini dengan Penguatan Perempuan dan UMKM
• Kolaborasi dengan KTH Sumber Makmur, BRI Tanam 500 Mangrove dan Lepas Ikan
• Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN Harus Dikaji Ulang

Hasil penelitian tersebut dituangkan Dwi dalam disertasi berjudul “Model Manajemen Kurikulum Link and Match Berbasis Wisata Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Sekolah Menengah Kejuruan”.

“Dalam penelitian ini, saya menemukan data tingkat pengangguran lulusan jurusan pariwisata di DIY mencapai 3.000 orang. Kemungkinan realitanya angkanya bisa lebih,” kata Dwi, dikutip dari siaran ulang sidang promosi pada Selasa (28/4/2026).

Kondisi tersebut, lanjut Dwi, juga didukung dengan hadirnya lembaga kepariwisataan budaya di tingkat desa yang keberadaannya sudah diregulasikan. Namun, lembaga ini ternyata belum mampu menyerap lulusan sebagai tenaga kerja.

Melalui disertasinya, Dwi yang merupakan Ketua Komisi B DPRD DIY, mengusulkan kehadiran kurikulum yang tidak sepenuhnya disiapkan untuk memenuhi industri pariwisata skala besar, tetapi idealnya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan wisata berbasis kompetensi lokal.

Pemberdayaan Masyarakat

Dwi menjelaskan, kurikulum yang dihadirkan harus mampu menjadikan budaya DIY tidak lagi sekadar nilai yang harus dilestarikan, tetapi juga menjadi produk yang melahirkan aksi pemberdayaan masyarakat.

“Nah, jembatan yang bisa menjadikan budaya sebagai nilai dan produk wisata adalah melalui wisata budaya. Dan kondisi ini di DIY sudah memiliki peluang besar dengan kehadiran lembaga wisata di setiap desa,” paparnya.

Secara umum, kurikulum ini menawarkan konsep “adaptif” sebagai dasar utama, melalui lima rangkaian tahapan. Pertama, perencanaan yang bersifat bottom-up dan mengedepankan sisi soft skill siswa. Kedua, pengorganisasian dengan melibatkan pemangku kepentingan desa. Ketiga, implementasi dengan mengedepankan project-based learning.

• BRI Bawa Nasabah Lebih Dekat ke Legenda Sepak Bola Dunia
• BRI Perluas Pasar Segmen Commercial dengan Pendekatan Berbasis Ekosistem
• Perkuat Literasi Desa, Dosen UMY Kenalkan Metode Read Aloud

Selanjutnya, konsep supervisi yang diwujudkan melalui kehadiran guru dan siswa dalam berbagai kegiatan aktif pariwisata di desa. Terakhir, evaluasi yang bersifat umpan balik dan komprehensif.

Kurikulum ini, menurut Dwi, nantinya akan diarahkan pada empat jurusan SMK berbasis wisata budaya, yaitu jurusan perhotelan, tata boga, tata busana, dan perjalanan wisata.

“Konsep kurikulum ini merupakan model yang harapannya nanti akan disinergikan dengan berbagai kebijakan yang relevan agar berorientasi pada upaya kesejahteraan masyarakat, baik melalui penambahan Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda) tentang kolaborasi kurikulum berbasis keistimewaan,” tutup Dwi.