logo

Kampus

Mahasiswa KKN UMY Diminta Rancang Program Pengawasan Partisipatif Pemilu

Mahasiswa KKN UMY Diminta Rancang Program Pengawasan Partisipatif Pemilu
Sebanyak 1.605 mahasiswa UNY mengikuti seremoni penerjunan KKN 2024 bertema ‘Pemilu dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia’, Kamis (4/1/2024), di kampus UMY. Menyampaikan materi pembekalan KKN, Ketua Bawaslu DIY Muhammad Nadjib, meminta mahasiswa KKN UMY untuk berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024, di antaranya dengan merancang program pengawasan partisipatif Pemilu 2024. (EDUWARA/Dok. UMY)
Setyono, Kampus04 Januari, 2024 19:01 WIB

Eduwara.com, JOGJA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024. Sebanyak 1.605 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN diharapkan mampu merancang program pengawasan partisipatif Pemilu 2024.

Permintaan ini disampaikan Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Nadjib saat seremoni penerjunan KKN bertema ‘Pemilu dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia’, Kamis (4/1/2024), di kampus UMY.

“Kehadiran mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat secara masif dalam pengawasan partisipatif serta mendorong budaya demokrasi yang lebih baik. Ini dimaksudkan agar masyarakat paham pemilu yang baik dan benar itu seperti apa,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu 2024 sangat dibutuhkan. Menurut Nadjib, tidak bisa menggantungkan keberhasilan pengawasan pemilu hanya pada Bawaslu. Apalagi di setiap desa/kelurahan, hanya terdapat satu orang pengawas.

“Di setiap desa, di mana Anda ditempatkan di lokasi KKN nanti, hanya ada satu orang pengawas desa/kelurahan. Kira-kira satu orang ngawasi satu desa, mampu tidak mengawasi pelanggaran pemilu? Tentu tidak!” tegasnya.

Sehingga, peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung pengawasan yang ada di masing-masing desa. Karena itu, mahasiswa KKN UMY diminta berkolaborasi dengan pengawas desa atau pengawas di level kecamatan untuk merancang program pengawasan partisipatif.

“Terlalu berat kalau Anda sendiri melakukan itu tanpa berkolaborasi dengan lembaga resmi pengawas pemilu,” tandasnya.

TPS Khusus

Nadjib mengatakan KKN yang dilaksanakan mahasiswa UMY akan bersamaan dalam masa-masa kampanye. Menurutnya, sangat mungkin akan terjadi banyak potensi pelanggaran yang dapat terlihat oleh masyarakat.

“Maka tidak harus Anda menjadi pelapor karena itu mungkin butuh effort yang besar. Cukup sampaikan ke Panwascam terdekat. Kita butuh itu karena jumlah pasukan kita terbatas. Informasi yang Anda sampaikan punya peran besar untuk penegakan hukum pemilu,” ujar Nadjib lagi.

Mahasiswa KKN UMY diminta menjadi perpanjangan telinga, mata, dan perpanjangan tangan dari pengawas pemilu ketika menemukan indikasi pelanggaran untuk disampaikan kepada pengawas terdekat, agar segera ditelusuri untuk menjadi temuan pengawas pemilu.

“Pemilu 2024 harus menjadi momentum bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam konteks mengawal pemilu yang lebih baik,” tegasnya.

UMY juga memutuskan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus civitas academica-nya, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga karyawan pada 14 Februari mendatang.

“Kami sudah menyusun dan membentuk panitia pemilihan pemungutan suara, sehingga panitia inilah yang nantinya akan menyiapkan segala keperluan pada pra pencoblosan, hari pencoblosan sampai dengan selesai pencoblosan,” jelas Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) UMY, Rifki Febriansah.

Read Next