Eduwara.com, JOGJA – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menargetkan penambahan 10 sekolah setingkat SMP/MTs sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sehingga pada akhir tahun 2026, seluruh sekolah tersebut sudah berstatus sebagai SSK. Melalui SSK diharapkan peserta didik memahami isu kependudukan, merencanakan masa depan yang lebih baik dan menyiapkan generasi berkualitas.

Keputusan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, dilansir Selasa (21/7/2026).

“SSK adalah program nasional yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam pembelajaran di sekolah. Tujuan pembentukan SSK untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kesadaran terkait isu kependudukan sejak dini,” katanya.

• Semester I 2026, Pupuk Indonesia Raih Laba Rp8,51 Triliun di Bawah Supervisi Danantara
• UGM Terapkan Kurikulum Transdisiplin bagi Mahasiswa Baru
• 22 Sekolah di Bantul Kekurangan Murid Baru

Program ini sebenarnya sudah digagas sejak tahun 2021 hingga 2025 dan telah terbentuk 53 SSK di SMP serta 3 MTs di Kota Yogyakarta. Dengan pembentukan 10 SSK tingkat SMP/MTs maka target SSK sudah terbentuk di seluruh SMP/MTS di Kota Yogyakarta di akhir tahun.

Berdasarkan penunjukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk SMP dan Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk MTS, tahun ini akan membentuk 10 SSK di SMP Berbudi, SMP Perak, SMP Labschool UNY, SMP Bhinneka Tunggal Ika, SMP Islam, SMP Institut Indonesia, SMP 17" 2, MTs Gedongtengen, MTs Nurul Ummah dan MTs Muallimin.

Literasi Kependudukan

Retnaningtyas menjelaskan banyak materi isu kependudukan dalam SSK antara lain kependudukan, bonus demografi, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, perencanaan masa depan hingga keluarga berkualitas dan fokus pada pencegahan pernikahan dini, kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting. 

Sekolah juga wajib memiliki area khusus berisi buku, data, dan media visual terkait kependudukan sebagai sumber belajar.

"Harapannya, program SSK dapat meningkatkan literasi kependudukan, membentuk perilaku adaptif, dan menyiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi," ucapnya.

Retnaningtyas menegaskan SSK adalah program nasional dan DP3AP2KB bertugas melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta ada tiga tingkat SSK, yaitu 20 SSK terdaftar, 6 SSK dasar dan 30 SSK paripurna. 

Retnaningtyas mengakui tidak semua pemerintah daerah melaksanakan SSK dengan baik. Pemkot Yogyakarta berupaya melaksanakan SSK dengan baik. Terbukti pada tahun 2025 Kota Yogyakarta meraih juara 3 pengelola SSK terbaik nasional.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikpora Kota Yogyakarta, Hasyim, mengatakan penunjukan sekolah yang dibentuk SSK berdasarkan kesiapan sekolah dari sisi sumber daya manusia/guru, sarana dan prasarana. Saat ini, untuk SMP di Kota Yogyakarta sudah semua sekolah ditunjuk menjadi SSK. Dalam pelaksanaan SSK guru harus memasukkan edukasi SSK ke dalam pelajaran di sekolah.

• UNU Jogja Luncurkan Beasiswa Talenta Lestari 2026
• Dari Silent Reading sampai Lomba Bertutur, Upaya Yogyakarta Tumbuhkan Literasi
• UMY Tingkatkan Sistem Layanan Pendidikan Inklusif

"Guru mata pelajaran tertentu untuk SMP yang bertugas mengedukasi materi SSK. Yang utama adalah mata pelajaran. IPS, IPA, PPKn, Pendidikan Agama," katanya.

Kepala SMPN 14 Yogyakarta, Trihidayati Setyaningsih, mengatakan pembentukan SSK di SMPN 14 Yogyakarta secara resmi dilakukan pada tahun 2021. Implementasi SSK dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, diintegrasikan dalam perencanaan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ekstrkurikuler seperti PMR, Pramuka, PIK-R, KIR, dan futsal. Ada juga pembentukan Tim SSK dan sosialisasi SSK kepada warga sekolah.