Eduwara.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman terus berupaya memperketat pengamanan sistem digital dan perlindungan data pribadi warga. Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya melalui penguatan regulasi, audit sistem secara berkala, penerapan teknologi enkripsi, hingga peningkatan literasi digital masyarakat di tengah maraknya ancaman siber. 

Hal itu mengemuka dalam program talkshow Sleman Menjawab di Arkamaya Kusuma Resort, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, pada Selasa (13/10/2026). Talkshow yang mengangkat tema 'Keamanan Siber pada Sistem Informasi Pemerintah' itu menghadirkan narasumber dari Anggota DPRD Sleman dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman. 

Kepala Bidang Layanan e-Government dan Persandian Diskominfo Kabupaten Sleman, Dedy Dwi Cahyono, mengatakan Pemkab Sleman telah memiliki payung hukum yang kuat dalam menjaga keamanan informasi. Salah satunya, yakni melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi. Regulasi itu telah mengatur tata cara perlindungan data, infrastruktur, hingga aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

• Jelajahi Trek Menantang Rinjani, Yeti Tribe Indonesia Kumpul di Lombok
• BRI Hadirkan Posyandu dan Kebun Pangan untuk Warga Hargobinangun Sleman
• 14 Prodi Baru Perkuat UIN Sunan Kalijaga Mengintegrasikan Sains dan Keislaman

Dikatakan Dedy, ​setiap pembangunan aplikasi atau infrastruktur digital di lingkungan Pemkab Sleman harus melalui prosedur ketat, sebelum dapat dioperasikan di server resmi.

​"Ketika ada instansi yang membangun infrastruktur atau membuat aplikasi, maka harus mengikuti pedoman yang ada di pemerintahan. Instansi tersebut harus melakukan demo aplikasi. Kemudian kami lakukan penetration test (uji kerentanan) untuk memastikan apakah aplikasi tersebut sudah aman," jelasnya. 

"Setelah dinyatakan aman dan masuk ke dalam server, kami mewajibkan mereka melakukan pengecekan berkala serta melapor, agar standar keamanan tetap terjaga," tambahnya. 

Enkripsi Data

Dedy menambahkan, Diskominfo Sleman menerapkan teknologi enkripsi untuk mengantisipasi potensi kebocoran data pribadi warga. Terutama data-data yang diamankan dan dikelola di dalam server resmi pemerintah, semisal data kependudukan Kabupaten Sleman, pelaku UMKM, pajak dan retribusi, hingga data pendidikan. 

​"Salah satu caranya adalah kami lakukan enkripsi data. Jadi ketika data dimasukkan ke server, ada mekanisme yang membuat data itu tidak terekspos secara mentah. Bahkan ketika server kami diretas atau datanya diambil sekalipun, data tersebut tidak bisa serta-merta dilihat karena dilindungi oleh sistem dekripsi," paparnya.

​Kendati demikian, Dedy mengingatkan bahwa pengamanan infrastruktur tingkat nasional juga melibatkan koordinasi dengan lembaga berwenang seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terutama jika terjadi insiden berskala nasional.

Tak hanya itu, Diskominfo Sleman juga telah menyiapkan langkah preventif dan responsif untuk memitigasi potensi gangguan keamanan siber. Satu upaya yang dilakukan dengan membentuk tim khusus bernama CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Tim tersebut bertugas melakukan monitoring, pengecekan berkala, serta memberikan perlindungan apabila terjadi insiden keamanan siber, bekerja sama dengan BSSN.

Di sisi lain, program edukasi dan sosialisasi juga terus digalakkan mengingat saat ini masih marak modus penipuan digital semisal melalui pesan singkat palsu (phishing) yang mengatasnamakan instansi pemerintah. 

Dedy mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung percaya apabila mendapatkan pesan mencurigakan yang mengatasnamakan pemerintah atau pejabat. Dedy pun menyarankan masyarakat untuk mengecek kebenarannya melalui kanal pengaduan resmi pemerintah yakni Lapor Sleman maupun aduankonten.id dari Kominfo. 

"Terkait dengan keamanan informasi, kerentanan siber dan digitalisasi, kami dari Diskominfo tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama dari seluruh pihak terutama masyarakat agar lebih waspada dan menjaga data pribadi. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya kebocoran data pribadi, minimal itu," tuturnya. 

Literasi Digital

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Wahyudi Kurniawan, menegaskan komitmennya mengawal program SPBE (Sistem Pemerintab Berbasis Elektronik) agar tidak sekadar mengejar target digitalisasi, melainkan secara nyata memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat. 

Wahyudi membeberkan dalam mengawal regulasi dan penganggaran di DPRD, pihaknya menerapkan pendekatan berbasis risiko. Sebab menurutnya, alokasi anggaran dan skala prioritas pengamanan siber harus didorong pada sektor-sektor krusial berisiko tinggi agar permasalahan keamanan data dapat diselesaikan secara efektif.

​"Kami harus melihat penganggaran berbasis risiko. Risiko-risiko ini menjadi salah satu poin penting. Tingkatan risiko yang besar tentu harus didorong dengan porsi penanggaran yang lebih besar pula. Tidak hanya asal memberikan anggaran, tetapi memastikan risiko yang berat dapat diselesaikan," ujarnya.

​Selain penganggaran, DPRD Sleman juga memperketat fungsi pengawasan terhadap efektivitas belanja, proses pengadaan, hingga audit dan pengujian sistem keamanan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara berkala. Langkah itu dinilai penting, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat kerap dibarengi dengan berbagai modus penipuan digital baru.

• BKPP dan DPRD Sleman Komitmen Perkuat Transformasi Manajemen ASN
• Lewat ARTI, FSMR ISI Yogyakarta Dikenalkan Pengelolaan Karya Seni Digital
• Inspektorat dan DPRD Sleman Bersinergi Kawal Akuntabilitas Anggaran

​Tidak hanya fokus pada infrastruktur dan sistem, Wahyudi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di instansi pemerintahan agar lebih responsif dan kredibel dalam menghadapi dinamika informasi di ruang siber. 

Di samping itu, Wahyudi mengingatkan pentingnya edukasi literasi digital secara langsung kepada masyarakat, termasuk menyasar anak-anak usia dini dan lingkungan sekolah. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pembangunan karakter dan adab, agar warga tidak mudah terprovokasi oleh disinformasi maupun berita palsu yang beredar luas di media sosial.

​"Bagaimana mendapatkan literasi itu? Ya kami harus turun secara langsung. Fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk sosialisasi di sekolah-sekolah, sangat penting. Anak-anak usia dini sekarang sering kali dibiasakan dengan gawai. Sehingga selain kecerdasannya, pembangunan karakter dan adab manusia juga menjadi hal yang sangat vital," tandasnya.