APHK se-Indonesia di UII Yogyakarta, Senin (28/10/2024), mendesak pemerintah dan DPR melakukan pembaruan Hukum Perikatan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

28102024-UII reformasi hukum perdata.jpg

Eduwara.com, JOGJA - Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) mendesak pemerintah dan DPR melakukan pembaruan Hukum Perikatan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kampus

Dosen Hukum Perdata se-Indonesia Tuntut Pembaruan Hukum Perikatan