Eduwara.com, JOGJA - Keterbukaan informasi ketika dikaitkan dengan peran kampus dinilai akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Transfer pengetahuan, inovasi sosial dan teknologi, pendidikan vokasi, serta pemanfaatan hasil riset membutuhkan informasi yang tersedia, mutakhir, dan mudah diakses.

Benang merah ini muncul dalam Seminar Nasional Keterbukaan Informasi Publik bertajuk “Pelayanan Informasi Publik Berbasis AI” yang diselenggarakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis (15/10/2026). Seminar dirangkai dengan peluncuran Ki Suka Menjawab, inovasi layanan informasi publik berbasis AI oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro. 

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Pusat ini, Arman Fauzi, menjelaskan di berbagai perguruan tinggi, informasi berada di fakultas dan berbagai unit layanan yang membutuhkan keterlibatan seluruh unit kerja sehingga kualitas pelayanan PPID bergantung pada kesediaan setiap pemilik data untuk menyediakan informasi yang benar dan memperbaruinya secara berkelanjutan.

• Bantul dan Gunungkidul Perluas Implementasi Wajib Belajar Pendidikan Prasekolah
• MUNAS APTIKOM Rumuskan Arah Strategis Pendidikan Tinggi IT
• ‘Muhammadiyah United’, Upaya PTMA Tingkatkan Jejaring Guru Besar Lintas Kampus

“Keterbukaan informasi publik bukan soal kewajiban undang-undang, tetapi sarana meningkatkan pelayanan, dari paradigma kepatuhan menjadi paradigma pelayanan,” ujarnya.

Dengan demikian, tanggung jawab keterbukaan informasi perlu tumbuh menjadi kesadaran bersama di lingkungan kampus. PPID berperan menggerakkan koordinasi, sementara unit kerja memastikan informasi yang dikelolanya tersedia, akurat, dan dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan akan tata kelola yang terhubung itu semakin penting ketika kampus mengembangkan layanan berbasis kecerdasan buatan. Teknologi dapat mempercepat penyampaian jawaban, tetapi keandalannya bertumpu pada kualitas informasi yang disediakan oleh institusi. Pembaruan data, ketepatan isi, serta kejelasan sumber menjadi bagian yang menentukan manfaat layanan digital.

Ekosistem Informasi

Pengembangan layanan digital tersebut sejalan dengan pesan Arman mengenai transformasi dari penyediaan aplikasi menuju pembenahan ekosistem informasi. Kemudahan akses perlu didukung proses kerja yang jelas, koordinasi antarunit, dan evaluasi berkelanjutan. Ketelitian juga diperlukan untuk mencegah penyampaian informasi tanpa konteks serta melindungi data pribadi.

Arman menempatkan PPID sebagai salah satu penggerak tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good university governance. Peran tersebut diwujudkan melalui pelayanan berintegritas yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta perlakuan yang adil dan setara.

Arman juga mengaitkan keterbukaan informasi dengan peran kampus dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Transfer pengetahuan, inovasi sosial dan teknologi, pendidikan vokasi, serta pemanfaatan hasil riset membutuhkan informasi yang tersedia, mutakhir, dan mudah diakses.

“Karena itu, perguruan tinggi perlu terus mengembangkan inovasi dengan memperhatikan manfaat yang dirasakan pengguna layanan,” ujarnya.

Dalam kerangka tersebut, keterbukaan informasi mempertemukan tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan agenda kampus berdampak. Data yang berkualitas mendukung keputusan berbasis bukti, sehingga kebijakan dan layanan kampus dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat serta dievaluasi berdasarkan dampak yang terukur.

Di bagian lain, Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat, Joemarthine Chandra, menyoroti sekat sektoral sebagai salah satu tantangan PPID, terutama ketika informasi yang dimohonkan masyarakat berada pada unit kerja yang berbeda.

• Teliti AI pada Produksi Film, Dosen UMY Ikuti Visiting Fellowship ke Jepang
• Akademisi UKDW Sepakat Bantu Pemkot Yogyakarta Mengkonservasi Sungai
• IDCloudHost Dorong Kompetensi Digital Siswa dan Guru Lewat Pelatihan TI

Menurutnya, pengelolaan permohonan melalui satu pintu di PPID membantu memperjelas alur pelayanan dan tanggung jawab penanganannya. Mekanisme tersebut membutuhkan dukungan fakultas dan unit kerja sebagai pemilik informasi, termasuk dalam penyusunan dan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP).

“Dukungan pimpinan menjadi penentu agar koordinasi berjalan konsisten. Sementara itu, evaluasi terhadap pertanyaan dan permohonan yang berulang dapat membantu kampus mengenali informasi yang perlu diperjelas atau disediakan secara lebih mudah. Dengan cara ini, kebutuhan masyarakat menjadi bahan perbaikan layanan,” paparnya.

Forum ini menjadi langkah PPID UIN Sunan Kalijaga untuk menyelaraskan praktik pelayanan dengan prinsip keterbukaan informasi melalui dialog bersama Komisi Informasi Pusat, sekaligus memperluas pembelajaran lintas institusi.