Eduwara.com, JOGJA – Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merencanakan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah (APBD) tahun depan, belanja fungsi pendidikan mendapatkan porsi hingga 40,41 persen dari total belanja daerah.

Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemda DIY meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperluas akses pendidikan, mulai dari penanganan anak tidak sekolah, pemberian beasiswa, hingga penguatan layanan bagi anak berkebutuhan khusus.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan anggaran tersebut diarahkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penyelarasan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. 

• Qlola by BRI Makin Dilirik Korporasi, Volume Transaksi Tumbuh 29,3%
• Menag Ingatkan Pengembangan Riset di PTKIN Harus Berbasis Agama
• Di Yogyakarta, 69 Kampus Eropa Tawarkan 1.000 Beasiswa

Pemerataan akses pendidikan juga menjadi perhatian melalui penanganan Anak Tidak Sekolah dan pemberian beasiswa. Sedangkan pembentukan karakter dan pelestarian budaya juga dilakukan melalui Pendidikan Khas Kejogjaan serta kegiatan seni budaya dan olahraga.

“Dalam rangka pemerataan akses pendidikan, dilakukan pendataan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, pemberian beasiswa bagi murid dari keluarga kurang mampu, serta penguatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK),” jelas Sri Sultan saat rapat paripurna dengan DPRD DIY, dikutip Senin (9/11/2026).

Dalam Rancangan APBD DIY 2027, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp 4,94 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi 68,79 persen, belanja transfer 17,76 persen, belanja modal 12,19 persen, dan belanja tidak terduga 1,26 persen. Adapun belanja pegawai sebesar 27,71 persen, masih di bawah batas maksimal 30 persen.

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi perhatian. Anggaran penurunan tingkat kemiskinan direncanakan sebesar Rp 488,69 miliar, sedangkan penurunan ketimpangan antarkelas sosial maupun antarwilayah mencapai Rp 547,49 miliar.

Sri Sultan menyampaikan bahwa integrasi basis data diperlukan agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran.

“Integrasi basis data kemiskinan menjadi upaya yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di DIY terutama agar menjadi lebih tepat sasaran mengingat saat ini sudah banyak program penanggulangan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan namun masih belum memiliki daya ungkit yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan,” jelasnya.

Kualitas Pendidikan Bantul

Dalam penguatan ekonomi daerah, sektor pariwisata diarahkan untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan melalui paket wisata tematik dan terintegrasi. Peningkatan jumlah wisatawan juga perlu disinergikan dengan penyerapan produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal, sehingga sektor-sektor terkait juga dapat bertumbuh.

Pengembangan pertanian dan industri pengolahan juga diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan kompetensi sumber daya manusia.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, prioritas belanja diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dengan demikian, anggaran diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan hasil, bukan sekadar untuk membiayai kegiatan rutin,” paparnya.

Pemerataan pembangunan wilayah selatan DIY turut menjadi perhatian melalui dukungan Dana Keistimewaan, penguatan konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejumlah program yang disiapkan meliputi pengembangan dukungan (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan prestasi akademik menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan yang dapat diukur secara nasional. 

Namun, menurut Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, melainkan juga harus membentuk karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik.

• OASE PTKIN 2026, Bukti Mahasiswa Mampu Berpikir Kritis, Logis dan Kreatif
• Lewat Krista, Pemkot Yogyakarta Gagas Pembelajaran Bahasa Inggris di Kampung
• Alpukat Jadi Sumber Cuan, Petani Sumberejo Kembangkan Usaha Bersama BRI

“Kita sudah berada pada jalur yang benar. Yang penting, kita fokus pada upaya dan proses yang dilakukan. Insyaallah, hasil akan mengikuti. Tahun 2027, kita targetkan peringkat Bantul naik satu tingkat, dari posisi empat menjadi tiga besar nasional,” paparnya.

Halim juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan agar tidak ada peserta didik yang tertinggal. Seluruh guru dan sekolah diharapkan dapat berkolaborasi serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk berkembang dan berprestasi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, Pemkab Bantul juga berkomitmen untuk terus memperkuat alokasi anggaran pendidikan. Halim menyebutkan anggaran pendidikan telah mencapai sekitar 32 persen dari APBD Kabupaten Bantul.