Eduwara.com, JOGJA – Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 memulai tahapan awal pelaksanaan dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program yang dikerjasamakan ini sebagai upaya penguatan demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Syariah dan  Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Kamis (3/11/2022).

Lewat rilis Jumat (4/11/2022), Anggota DKPP M Tio Aliansyah mengatakan kerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga dititikberatkan pada penegakan kode etik seperti pencegahan berbagai pelanggaran saat pelaksanaan Pemilu 2024.

• UNY Gali Potensi Tenaga Pendidik di Kota Sorong
• Tingkatkan Pengetahuan Keamanan Pangan, Dosen Peternakan UNS Solo Beri Penyuluhan ke Usaha Produksi Rambak di Bantul
• Pelajar Yogyakarta Diajak Kembali Bersepeda ke Sekolah

"Ruang lingkup dari kerja sama ini meliputi tujuh hal, yaitu penelitian, seminar, kuliah magang praktik kerja, produksi dan publikasi karya ilmiah, pertukaran tenaga ahli, pendampingan, dan narasumber atau pengajar tamu," katanya.

Ketika nanti ada mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga ingin melakukan magang di kantor, DKPP membuka pintu lebar-lebar.

Wakil Rektor I UIN Sunan Kalijaga, Iswandi Syahputra mengungkapkan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu bukanlah hal baru bagi UIN Sunan Kalijaga karena pihaknya telah dilibatkan dalam kegiatan terkait pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam berbagai kesempatan.

"Namun, saat ini kita telah memasuki ikatan dengan DKPP. Ibarat pernikahan, tentu ada ikatan yang harus dijaga," kata Iswandi.

Ia pun menegaskan bahwa pihaknya akan segera berupaya merealisasikan kerja sama ini sehingga kerja sama yang terjalin antara DKPP dengan UIN Sunan Kalijaga akan tetap hangat pada masa yang akan datang.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Moh Zainuri Ikhsan telah menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk terlibat dalam menyosialisasikan Pemilu 2024.

"Hal ini mengingat dengan jumlah pemilih mencapai 2,7 juta, ternyata masih ada 600 ribu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pelibatan dari perguruan tinggi untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih tetapi juga memberi pemahaman pentingnya Pemilu," jelas Ikhsan.

• Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bisa Mengerek Kemampuan Lulusan Perguruan Tinggi
• Pelajar Yogyakarta Diajak Kembali Bersepeda ke Sekolah
• Tingkatkan Pengetahuan Keamanan Pangan, Dosen Peternakan UNS Solo Beri Penyuluhan ke Usaha Produksi Rambak di Bantul

Dari 20 perguruan tinggi, KPU DIY sudah menggandeng tujuh perguruan tinggi negeri dan satu swasta.

"Kita saat ini tengah melakukan pendataan mengenai jumlah mahasiswa di Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul untuk menentukan jumlah TPS khusus bagi mereka untuk menyalurkan suaranya," katanya.

Melihat antusiasme mahasiswa, Ikhsan mengatakan kemungkinan pada 2024 jumlah pemilih dari kalangan mahasiswa yang berasal dari luar DIY akan meningkat. Pada 2019, sebanyak 56 ribu mahasiswa sudah difasilitasi dalam menyalurkan suara.