Eduwara.com, JOGJA – Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, mengatakan keberadaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai pelosok daerah bisa berperan penting dalam menumbuhkan budaya anti politik uang.

“Butuh waktu panjang menghilangkan politik uang menjelang Pemilu. Politik uang adalah masalah budaya hukum sehingga yang harus dibenahi adalah budaya hukum di masyarakat,” kata Gugun El Guyanie saat Deklarasi Desa Anti Politik Uang (APU), Kamis (7/12/2023) malam.

Penelitian LIPI menemukan 40 persen dari total pemilih menerima ‘sesuatu’ dari elit politik yang menjadi caleg. Sebanyak 37 persennya bahkan memilih mereka yang memberi. Di Yogyakarta, 42 persen dari pemilih mengatakan apa yang diberikan elit politik menjelang pemilu bukan sogokan.

• Akademisi Prihatin Penurunan Integritas Riset dalam 10 Tahun Terakhir
• Lewat Teknik Hidroponik, Siswa MTsN 6 Bantul Peroleh Pembelajaran Praktis dan Relevan
• Meski Ada Learning Loss, Skor PISA Indonesia Bisa Naik

“Seandainya nanti setiap kampus dalam program KKN mengintegrasikan sosialisasi bahaya dan dampak politik uang ke desa-desa, saya kira itu akan memberikan harapan desa sebagai ruh dalam melawan politik uang,” jelasnya.

Untuk mengubah budaya ini, menurut Gugun, harus dimulai dari desa. Karena, desa memiliki struktur pemerintahan yang berdaulat dan masyarakat memiliki kedaulatan. Melibatkan mahasiswa dalam menyosialisasikan bahaya politik uang juga menjadi solusi baik.

Tapi yang paling penting, masyarakat harus mampu menolak politik uang. Jangan lagi menggunakan slogan ‘terima uangnya, pilih yang lain’. Tagline ini berbahaya karena akan mendidik budaya hipokrit atau munafik.

Edukasi Masyarakat

Sementara, Direktur Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), Rustamadji, menyampaikan pihaknya telah ikut berkontribusi menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 dengan melakukan edukasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya.

“Kita akan menerjunkan sebanyak 1.403 mahasiswa KKN pemantau pemilu dengan 43 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),” katanya.

Rencananya, lanjut Rustamadji, para mahasiswa ini akan diterjunkan di berbagai wilayah di antaranya DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi hingga sebagian Sumatera.

Meski begitu, kegiatan KKN tematik ini tidak hanya melaksanakan program pemantau pemilu, namun juga melaksanakan tema program lainnya di bidang kesehatan,  pengelolaan sampah hingga soal mitigasi bencana.

• Akademisi UPITRA Berikan Pelatihan Digital Marketing ke Komunitas Wisata Baluwarti
• BNPT Harapkan UIN Sunan Kalijaga Jadi Ujung Tombak Memerangi Terorisme
• LSP UMY Terbitkan Sertifikasi Profesi untuk 1.800 Mahasiswa

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan mengatakan lima desa yang sudah menjadi Desa Anti Politik Uang yaitu Sardonoharjo, Candibinangun, Trimulyo, Ambarketawang, dan Sendangsari.

“Memang sedikit, tapi secara kualitas kita percaya kelima desa menjadi pelopor bagi banyak desa di Sleman. Tindakan sepele ini menjadi sebuah gerakan dan saat banyak orang terlibat, memberi dampak luar biasa,” katanya.

Gerakan anti politik uang, menurut Arjuna, memang langkah kecil namun membawa perubahan besar melawan memiliki kekuatan yang menggerogoti nilai-nilai inti yang seharusnya memperkuat.