Eduwara.com, JOGJA - Berbeda dengan perhatian yang diberikan kepada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perhatian pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) masih relatif terbatas.

Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia’ yang berlangsung di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY).

Esti mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, sebagian besar program prioritas nasional di bidang pendidikan masih berfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, Sekolah Garuda, serta peningkatan kesejahteraan guru.

• YTI Gabungkan Olahraga, Wisata Alam dan Aksi Sosial Lewat Gobar di Yogya
• KPI 2026 Dorong Pimpinan Daerah Perkuat Komitmen Transformasi Pendidikan
• Bupati Sleman dan Gunungkidul Berbagi Praktik Baik Penanganan Anak Putus Sekolah

“Sementara itu, perhatian terhadap pendidikan tinggi dinilai masih relatif terbatas. Melalui forum ini, kami akhirnya mendengarkan aspirasi langsung dari kalangan PTS untuk kemudian menjadi bekal penting dalam pembahasan kebijakan bersama pemerintah, khususnya Kemdiktisaintek,” kata Esti dilansir pada Selasa (7/7/2026).

Masih berdasarkan dokumen RKP, arah pengembangan pendidikan tinggi saat ini lebih banyak difokuskan pada program Sekolah Garuda, Garuda Transformasi, dan Medical University. Sementara itu, berbagai kebutuhan penguatan perguruan tinggi, khususnya PTS, belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Esti mengatakan Komisi X DPR RI juga memberi perhatian pada Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

Jalur Mandiri

Salah satu perhatian utama DPR adalah memastikan pelaksanaan jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak memberikan dampak negatif terhadap proses penerimaan mahasiswa baru di PTS.

“Kami sudah menyampaikan kepada kementerian agar mekanisme SPMB tidak mengganggu proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Jalur mandiri perlu memiliki kepastian waktu sehingga PTS juga memperoleh ruang yang adil,” jelasnya.

Esti mengaku banyak memperoleh masukan yang spesifik mengenai persoalan perguruan tinggi. Ke depan, ia berharap komunikasi dengan PTS dapat semakin sering dilakukan agar kebijakan yang dibahas benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Peserta diskusi yang berasal dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Janabadra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Universitas Sanata Dharma (USD).

Rektor UMY, Achmad Nurmandi, menegaskan saat ino, tantangan terbesar yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS) bukan semata persoalan pendanaan, melainkan regulasi yang belum sepenuhnya memberikan kesetaraan dengan perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurut Nurmandi, berbagai hambatan yang dihadapi PTS dapat diatasi melalui reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan.

• Proyek Sekolah Nasional Terintegrasi Bakal Dimulai di Setiap Kabupaten
• Haedar Nashir: Pendidikan Indonesia tak Punya Roadmap Strategi Jangka Panjang
• Mendikdasmen Tegaskan Penyaluran MBG akan Lebih Tepat Sasaran

"Forum ini menjadi ruang untuk mengagregasikan kepentingan perguruan tinggi swasta, khususnya di DIY, terhadap berbagai regulasi yang berdampak langsung pada penyelenggaraan pendidikan tinggi," ujarnya.

Nurmandi menyebutkan sejumlah regulasi yang perlu dievaluasi, di antaranya kebijakan penerimaan mahasiswa baru, mekanisme penyelenggaraan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), proses pembukaan program studi baru, hingga berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan perguruan tinggi swasta.

“Banyak persoalan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi tanpa harus menunggu tambahan anggaran dari pemerintah,” kata Nurmandi.