
Bagikan:

Bagikan:
Eduwara.com, JOGJA - Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sutrisna Wibawa, menyayangkan tingginya Angka Paritisipasi Kasar (APK) pelajar lulusan SMA/SMK tidak dibarengi dengan masa lama sekolah yang masih timpang. Dari empat kabupaten dan satu kota di DIY, Gunungkidul dan Kulon Progo memiliki masa lama sekolah yang paling rendah.
Paparan ini disampaikan Sutrisna saat menjadi pembicara dalam diskusi “Partisipasi Kuliah Anak Jogja di Bawah 15 Persen” yang diselenggarakan Komisi D DPRD DIY, Rabu (12/8/2026). Dengan APK secara nasional sebesar 74,70 persen, APK di DIY hanya mencapai 15 persen.
“Angka 15 persen ini saya masih sangsi karena ini hanyalah angka kasar. Diperlukan survei atau sensus untuk mendata apakah yang sebenarnya terjadi. Dengan daerah yang tidak terlalu besar, empat kabupaten satu kota, saya kira mencari data dengan sungguh-sungguh bisa dilakukan untuk mencari penyelesaian masalah,” katanya.
Menurut Sutrisna, kesangsian ini didasarkan pada fakta dirinya yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) periode 2017-2020, yang menurutnya, kampusnya telah menerima mahasiswa asli Yogyakarta pada kisaran 38,8 persen setiap tahun.
Sebagai Kota Pendidikan, angka 15,78 persen ini bukan menggambarkan kondisi yang real di lapangan. Akibatnya, ada asumsi APK-nya rendah. Namun bila dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki banyak kabupaten dan jumlah penduduknya, maka angka ini sebenarnya cukup tinggi.
Sekarang, yang menjadi perhatian dari Dewan Pendidikan DIY sebenarnya adalah masa lama sekolah pelajar yang masih timpang. Di mana Kota Yogyakarta yang mencapai 12,13 pelajar sudah lulus SMA/SMK dan Sleman dengan angka 11,42.
“Bantul sendiri, karena geografisnya berdekatan dengan Kota dan Sleman, angka lama sekolah pelajarnya di angka ideal bagi Yogyakarta, yaitu 10,20. Di mana rata-rata pelajar berhasil menyelesaikan pendidikan hingga kelas satu SMA/SMK,” lanjutnya.
Namun angka-angka tersebut jauh berbanding terbalik dengan yang terjadi di Gunungkidul, yang hanya mencapai 7,65 dan Kulon Progo dengan angka 9,33. Angka-angka ini menunjukkan pelajar di kedua daerah tersebut hanya menyelesaikan pendidikan setara SMP saja.
“Ada banyak yang perlu dianalisis, faktor utama yang menghambat seperti kondisi ekonomi, geografis, capaian pendidikan, serta ketersediaan fasilitas. Jika ini bisa dilakukan, maka penyusunan bahan analisis kebijakan yang lebih komprehensif dan tajam akan sangat mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah,” katanya.
Memprihatinkan
Ketua Komisi C DPRD DIY, Dwi Wahyu Budiantoro, mengaku angka APK 15 persen ini sebenarnya sangat memprihatikan bila dibanding dengan jumlah perguruan tinggi yang totalnya mencapai 106 se-DIY.
"Secara keseluruhan angka akses masih rendah. Bukan bermaksud menuntut kuliah gratis, melainkan membuat kebijakan agar warga Jogja bisa menikmati pendidikan tinggi di daerahnya sendiri," ucapnya.
Karenanya, kata Dwi, DPRD DIY mengusulkan agar Pemda DIY melakukan pencarian data-data yang benar-benar valid terkait dengan berapa pelajar Yogyakarta yang benar-benar di terima di perguruan tinggi dan berapa yang belum bisa melanjutkan.
Dengan APBD sebesar Rp2,7 triliun, alokasi 20 persen untuk pendidikan, seharusnya mampu memberikan akses warganya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Saya berharap Dana Keistimewaan sekali lagi men-support keberadaan pendidikan. Saya pengin Paniradya untuk lebih berdiskusi masif terhadap bagaimana Dana Keistimewaan berpihak kepada pendidikan,” tegasnya.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Wiwik Indriyani, menyajikan data berbeda. Dari hasil survei yang dilakukan jajarannya, angka APK pelajar Yogyakarta meningkat dratis hingga sebesar 46,0 persen.
“Motivasi lulusan tahun ini, 2026, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bukan sekadar hasrat karena dari nilai akademik murni. Namun mungkin harapan secara pragmatis diri untuk perbaikan cara hidup, bagaimana ini menjadi satu pemenuhan utama,” katanya.
Kuliah saat ini menjadi pilihan kesedihan pada saat kondisi ekonominya sejati tidak baik-baik saja. Sehingga, perlu dipertanyakan juga, apakah tingginya biaya kuliah tersebut sebagai salah satu penyebab kenapa tidak melanjutkan atau bahkan memilih perguruan tinggi perlu dilakukan kajian.