Jakarta – Sejumlah kalangan menilai implementasi Kurikulum Merdeka menciptakan perubahan besar dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan diberikan kebebasan implementasi Kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan visi-misi, fasilitas, serta kebutuhan belajar murid di seluruh pelosok negeri.

Pengamat pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Budi Santoso Wignyosukarto, menjelaskan keunggulan Kurikulum Merdeka terdapat pada relaksasi mata pelajaran. Keleluasan yang diberikan bagi satuan pendidikan dalam menyusun materi pembelajaran di sekolah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal pada masing-masing daerah.

“Dengan relaksasi ini, gurunya jadi lebih kreatif daripada dulu yang materinya seragam seluruh Indonesia. Mereka dapat mengambil pembahasan masalah dari hal-hal lokal, budaya lokal, kearifan lokal, dan mungkin juga bisa kerja sama dengan UMKM yang ada untuk belajar kewirausahaan,” jelas Prof. Budi saat dihubungi oleh wartawan.

Prof. Budi melanjutkan, dengan memasukkan permasalahan di lingkungan sekitar dalam pembelajaran, para siswa diharapkan menjadi lebih senang ketika belajar sehingga tertarik mempelajari dan mencintai daerahnya. “Sekolah harus memahami apa yang dibutuhkan di daerahnya saat ini dan mendatang dalam menyusun Kurikulum Merdeka ini. Saya pernah ketemu dengan siswa SMP Negeri 5 Yogyakarta mereka senang karena dapat mengembangkan kreativitasnya,” ucapnya.

Sebagai contoh, para pendidik bisa mengajak para siswa melihat jenis flora dan fauna yang ada disekitar untuk mempelajari ekosistem kawasan. Selanjutnya, siswa tersebut diminta untuk meneliti dan mendeskripsikan mengapa flora dan fauna tersebut dapat hidup di daerahnya. "Ini cara belajar kearifan lokal. Dalam Kurikulum Merdeka mereka diharapkan menjadi ahli-ahli di daerahnya, termasuk memahami budayanya sendiri,” ucap Prof. Budi.

Meski memberikan kebebasan, Prof. Budi meminta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan pengawasan kepada satuan pendidikan dalam menyusun Kurikulum Operasional. “Jangan sampai keluar dari nilai-nilai kebangsaan, kesatuan bangsa toleransi dan mencintai pembangunan berkelanjutan. Tetapi kurikulum inti, mata pelajaran dasar tetap harus diperhatikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Teguh Sumarno menambahkan Kurikulum Merdeka menjadi landasan untuk memberikan kebebasan bagi semua jenjang pendidikan. Kurikulum tersebut memperbolehkan para guru untuk memberikan mata pelajaran sesuai bakat dan minat siswa. “Dampak positifnya, dalam posisi kesetaraan, ini menjadi satu konfrontatif bagi anak yang mau maju sekaligus meningkatkan peluang, sekaligus sejauh mana intelegensi mereka pada pelajaran yang disukai,” tutup Teguh.

Sebagai informasi, Kemendikbudristek telah menutup pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023-2024. Tercatat, lebih dari 300.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah mendaftar dan antusias untuk segera merasakan manfaat dari keunggulan Kurikulum Merdeka.