Eduwara.com, JOGJA – Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta bekerja sama dengan Mahfud MD (MMD) Initiative menghadirkan Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Rabu (22/5/2024). 

Pusat studi ini dihadirkan sebagai komitmen UII menjadi bagian dari masyarakat sipil untuk terus terus menyelamatkan dan menguatkan demokrasi di Indonesia.

“Pusat studi ini dapat memantapkan eksistensinya untuk berandil dalam menyelamatkan demokrasi di Indonesia,” kata Rektor UII Yogyakarta, Fathul Wahid.

• Seleksi PPDB SMP Kota Yogyakarta Gunakan Gabungan Nilai Rapor dan ASPD
• Kenalkan Proses Pembelajaran, FKHUM UKDW Gelar Open House
• Jadi Wakil Indonesia, Empat Mahasiswa UMY Melaju ke Lomba Debat Bahasa Arab Internasional di Qatar

Menurut Fathul, saat ini dibutuhkan kesadaran kesadaran kolektif bahwa pembajakan terhadap demokrasi tidak lagi dengan cara kekerasan, penggunaan militer, atau kudeta. Pasca Perang Dingin, di banyak negara, kemunduran demokrasi justru dilakukan oleh pemerintahan terpilih.

“Demokrasi dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Kemunduran demokrasi bahkan dimulai dari bilik pemungutan suara ketika pemilu,” terangnya.

Melalui pendirian Pusat Studi Agama dan Demokrasi, lanjut Fathul, UII ingin melantangkan pesan dan mengedukasi publik bahwa pembajakan demokrasi dapat dilakukan dengan modus operandi baru yang mengelabui, dan karenanya kesadaran baru perlu ditumbuhkan.

Praktik bernegara yang berlangsung bisa jadi terlihat legal karena disahkan dengan peraturan dan bahkan upaya tersebut dikesankan sebagai upaya meningkatkan demokrasi.

Peluncuran Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII ditandai dengan pemukulan 26 kentongan oleh sejumlah tokoh di Auditorium Gedung Sardjito, Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta.

• Tim Taekwondo UKDW Raih 6 Medali di Kejuaraan Pangkostrad Cup 2024
• LLDIKTI Wilayah V Ingin UMY Jadi Lokomotif Perubahan PTS di Yogyakarta
• 18 Tahun, Hoshizora Foundation Mengembangkan Ekosistem Pendidikan Indonesia

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, Masduki mengatakan, fokus utama lembaga ini adalah peningkatan kualitas demokrasi, penegakan hukum dan keadilan, Hak Asasi Manusia, pendidikan dan kebudayaan, serta kontribusi agama dalam masalah kenegaraan dan kemasyarakatan.

"Tema-tema besar ini akan dibungkus dalam berbagai kegiatan dan program organisasi, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan pusat studi dan jaringan masyarakat sipil lainnya," kata Masduki, yang juga dosen Komunikasi UII.