Pemerintah Diminta Perkuat Pengajaran Budi Pekerti di Sekolah

Eduwara.com, JOGJA - Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) mengusulkan pemerintah memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti dalam kurikulum dari jenjang bangku sekolah dasar hingga jenjang Sekolah Menengah Atas.

Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, MDGB PTNBH meminta pemerintah mengembalikan mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk diajarkan pada mahasiswa.

Keinginan ini merupakan hasil rapat pleno MDGB PTN BH yang ditutup pada Sabtu (17/6/2023) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

• Lebih Rendah Risiko, Swedia Maksimalkan Produk Tembakau Alternatif untuk Turunkan Prevalensi Merokok
• ORI DIY Minta Sekolah Tak Selenggarakan Wisuda
• The Liliput World Gelar Wisuda Pertama

“Kita mau mengajukan ke pemerintah, pendidikan karakter dan budi pekerti masuk dalam mata pelajaran dari tingkat jenjang Sekolah Dasar Hingga SMA dan mengembalikan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi,” kata Ketua MDGB PTNBH,  Harkristuti Harkrisnowo, dalam rilis Senin (19/6/2023).

Penguatan Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti dan Pendidikan Pancasila ini, menurut Harkristuti, diharapkan sejalan dengan program revolusi mental yang pernah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, dengan adanya Pendidikan Pancasila diharapkan para pendidik dan para profesor yang menjadi anggota Majelis Guru Besar di masing-masing perguruan tinggi bisa menjadi teladan bagi para mahasiswa dari sisi etika, karakter dan perilaku budaya di kehidupan sehari-hari.

“Kita ingin bagaimana profesor memberikan teladan, etika dan entitas budaya. Sesama guru besar harus mengamalkan nilai Pancasila karena guru besar memiliki kewajiban moral membangun anak muda yang lebih baik,” jelasnya.

Pancasila Jadi Tolok Ukur

Sekretaris MDGB PTN BH Andi Pangerang Moenta, menambahkan pihaknya merekomendasikan bahwa pengamalan nilai-nilai dari Pancasila menjadi tolak ukur dari perilaku para pejabat dalam pembentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

“Sikap dan perilaku pejabat harus berlandaskan pada nilai Pancasila,” paparnya.

Selain itu, Majelis Guru Besar juga akan mengusulkan pada Kemendikbudristek dan Kemenpan RB, untuk dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi negeri dihindarkan dari beban kewajiban administratif yang begitu besar untuk mendorong para pendidik agar lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran.

• Mahasiswa FK UKDW Raih Juara I & Juara II Olimpiade Lupus Nasional 2023
• The Liliput World Gelar Wisuda Pertama
• ORI DIY Minta Sekolah Tak Selenggarakan Wisuda

“Kita akan mengusulkan agar dosen dari PTN dihindarkan dari kewajiban administratif sehingga mereka lebih inovatif dalam  pembelajaran dan kita ingin juga PTNBH menghindari politik praktis jelang pemilu. Namun begitu, MDGB PTNBH juga ikut memberi pemikiran ilmiah dalam memberikan solusi pada permasalahan bangsa dan program pembangunan,” katanya.

Ketua DGB UGM Moch Maksum mengatakan anggota Majelis Dewan Guru Besar PTNBH siap memberikan kritik dan hasil pemikiran tentang politik kebangsaan namun tetap menghindari politik praktis jelang pemilu.

Maksum juga berpesan agar PTNBH untuk mendorong peningkatan jumlah profesor di lingkungan perguruan tinggi sebab saat ini, banyak profesor akan memasuki usia pensiun.

“Peningkatan jumlah profesor bisa kita genjot karena banyak guru besar memasuki usia tua dan banyak sekali antri pensiun,” pungkasnya.