Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN Harus Dikaji Ulang

JOGJA, Eduwara.com - Menurunnya jumlah mahasiswa baru dalam empat tahun terakhir dinilai menjadi salah satu penyebab stagnasi sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Kondisi ini disebut tidak lepas dari persaingan yang dianggap tidak seimbang antara PTS dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Nurmandi, mengatakan ketimpangan tersebut bersifat struktural dan sistemik. Hal itu disampaikan Achmad Nurmandi dalam diskusi bersama Media Partner, Rabu (22/4/2026).

Menurut Nurmandi, dalam empat tahun terakhir, PTN berstatus Badan Hukum (PTN-BH) dan Badan Layanan Umum (PTN-BLU), terus menambah jumlah mahasiswa secara signifikan. Selama empat tahun terakhir, PTN-BH dan PTN BLU menambah sekitar 1,4 juta mahasiswa.

• Kisah Nia Anggraini, UMKM Tahu yang Terus Naik Kelas Bersama BRI
• Mantri BRI di Lombok Dukung Petani Raih Modal dan Pasarkan Hasil Panen
• Ras Farm Berkembang Pesat, dari 1 Jadi 100 Kambing Didukung KUR BRI

“Yang dulu kuotanya hanya 8.000 menjadi 12.000 belas ribu dan seterusnya,” katanya.

Nurmandi menilai, kondisi tersebut menciptakan ketidakadilan karena PTN mendapatkan dukungan penuh dari negara, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia.

“Ketidakadilannya adalah mereka dibangun oleh pemerintah, gajinya dari APBN, sementara kami membangun sendiri dan tidak mendapatkan gaji dari APBN. Ini persaingan yang tidak sejajar,” tegasnya.

Nurmandi mencontohkan negara seperti Korea Selatan dan Taiwan yang dinilai memiliki ekosistem pendidikan tinggi lebih berimbang. Di kedua negara tersebut, subsidi pemerintah kepada PTS diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa, serta sistem penerimaan mahasiswa baru dikelola secara nasional tanpa diskriminasi antara PTN dan PTS.

Nurmandi berharap pemerintah Indonesia dapat mengkaji ulang kebijakan penerimaan mahasiswa baru di PTN. Bahkan, Nurmandi menyebut terdapat informasi bahwa kebijakan tersebut akan diubah oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada tahun mendatang.

Pascasarjana

Di tengah dinamika global, Nurmandi juga mendorong agar PTN lebih difokuskan pada pendidikan pascasarjana, seperti program magister (S2) dan doktoral (S3), sementara program sarjana (S1) dapat lebih banyak dikelola oleh PTS. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat riset yang berdampak bagi masyarakat dan negara.

Sebagai langkah antisipasi, UMY telah melakukan berbagai strategi, termasuk menambah program studi jenjang S1 dan S2 yang diminati, serta membuka 12 program pendidikan profesi spesialis di bidang kedokteran.

• Kolaborasi dengan KTH Sumber Makmur, BRI Tanam 500 Mangrove dan Lepas Ikan
• BRI Rayakan Kartini dengan Penguatan Perempuan dan UMKM
• Tanam 197 Pohon, UII Perkuat Komitmen sebagai Kampus Hijau

Sementara itu, Sekretaris Universitas UMY, Bachtiar Dwi Kurniawan, menambahkan bahwa upaya advokasi telah dilakukan secara terorganisir melalui Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah bersama para rektor PTS dan asosiasi perguruan tinggi swasta. Mereka bahkan telah melakukan audiensi dengan DPR RI.

“Hasil pertemuan tersebut mengonfirmasi bahwa fenomena ini bukan kasus terisolasi, melainkan masalah sistemik yang dirasakan oleh PTS di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Bachtiar juga mengungkapkan bahwa pihak eksekutif telah berjanji akan menyusun regulasi baru, termasuk rencana pembatasan penerimaan mahasiswa program S1 di PTN, khususnya melalui jalur seleksi mandiri. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan berimbang.