Eduwara.com, JAKARTA – Pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Hal itu dibuktikan dengan adanya Instruksi dan Peraturan Presiden mengenai implementasi pendidikan vokasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati menyampaikan hal tersebut dalam webinar Implementasi Pelaksanaan Kolaborasi Antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Industri Melalui Program SMK Pusat Keunggulan (PK) dengan Skema Pemadanan dan Matching Fund, Kamis (17/11/2022) secara daring.

“Instruksi Presiden dan Perpres tentang pendidikan vokasi tersebut menunjukkan bahwa Presiden menaruh harapan besar untuk kemajuan pendidikan vokasi,” kata Kiki Yuliati seperti dilansir Eduwara.com, Jumat (18/11/2022), dari laman Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

• KemenPPPA Desak Perundungan Siswa Terkait Penggunaan Jilbab Dihentikan
• Alat Deteksi Masker di Ruang Tertutup Karya UII Lolos Seleksi Pimnas
• Prodi Pendidikan Matematika UMBY Raih Akreditasi Unggul dari Lamdik

Kiki menambahkan, pihaknya akan terus berkomitmen mengembangkan ekosistem pendidikan vokasi, salah satunya melalui program SMK PK Skema Pemadanan dan Matching Fund. Hal itu dilakukan guna mengolaborasikan sektor pendidikan dengan industri agar dapat menghasilkan SDM yang unggul, tangguh, dan relevan dengan kebutuhan industri.

Kiki menyebutkan, pada tahun 2022, Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat SMK memfasilitasi 1.204 SMK PK dengan proporsi sebagian memperoleh bantuan dari pemerintah dan sebagian lain mendapat hibah dari industri (SMK PK Skema Pemadanan).

“Tahun pertama ini, ketika kami menunjukkan SMK PK ada 349 dunia usaha dan dunia industri (DUDI) telah bersinergi dengan satuan pendidikan di daerah dengan investasi sebesar Rp 439 miliar,” ungkap dia.

Tidak hanya industri-industri besar, tambah Kiki, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun turut mengambil bagian dari kolaborasi tersebut.

Implementasi SMK PK Skema Pemadanan

Pada kesempatan yang sama, Direktur SMK, Wardani Sugiyanto, menyampaikan bahwa SMK PK berfokus pada pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI, hingga akhirnya menjadi SMK model dan rujukan bagi SMK lainnya.

“SMK PK ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar yang sudah dimulai sejak 2021, bahkan 2020 sudah diawali dengan adanya SMK Center of Excellence (CoE),” jelas Wardani.

Implementasi SMK PK Skema Pemadanan tahun 2022, sambung dia, berhasil meraih capaian dengan pemberian bantuan kepada 373 SMK PK Skema Pemadanan dengan 349 industri. Sembilan di antaranya adalah konsorsium dengan total komitmen investasi industri terhadap SMK PK Skema Pemadanan sebesar Rp 439,25 miliar.

Capaian tersebut tentunya juga dibarengi dengan adanya penyelarasan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan praktisi industri maupun kesempatan magang bagi guru untuk meningkatkan kompetensi.

Selain itu juga meningkatkan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan praktisi industri maupun kesempatan magang bagi guru untuk meningkatkan kompetensi, hingga peningkatan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran.

• BTN Raih Penghargaan di Ajang Jampiro
• Tiga Fakta Menarik Rights Issue Bank Tabungan Negara (BTN)
• Mobil Semar UGM Jadi Mobil Listrik Teririt Shell Eco-Marathon 2022

Bersamaan dengan hal itu, Wardani menyampaikan pembukaan pendaftaraan SMK PK Skema Pemadanan yang sudah mulai dibuka sejak 17 November 2022 hingga 15 Januari 2023 mendatang.

“Sebelumnya, konsentrasi yang diunggulkan ada enam sektor yang terdiri atas 57 konsentrasi keahlian. Akan tetapi, di tahun 2023 diharapkan yang dapat didampingi industri ada sebanyak 18 sektor dengan berbagai konsentrasi keahlian,” imbuh dia.

Implementasi SMK PK Skema Pemadanan tersebut dirasakan oleh Hariyati selaku Kepala SMKN 4 Kehutanan dan Perkebunan Merauke, Papua. 

“Hal-hal baik ini harus tetap dilaksanakan dan manfaatnya kami rasakan,” pungkas dia. (K. Setia Widodo/*)