Eduwara.com, JOGJA – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) jangan sampai mematikan peran strategis sekolah-sekolah swasta.

“Kalau kemudian melakukan kebijakan, seperti hasil MK kemarin, ya, itu harus seksama, yang dasarnya jangan sampai mematikan pendidikan swasta, yang justru sama dengan mematikan pendidikan nasional,” papar Haedar Nashir, Selasa (3/6/2025).

Dalam perhitungannya, jika dikalkulasi apakah kemudian pemerintah akan mampu mengelola semua pendidikan swasta yang saat ini telah banyak berperan mencerdaskan kehidupan bangsa? Di sisi lain, swasta juga memiliki semangat dari dalam untuk berkembang dengan cepat.

• PORDASI dan Prancis Jalin Kemitraan Olahraga Berkuda, Disaksikan Presiden Prabowo dan Macron
• Bekali Mahasiswa, UMBY Selenggarakan Webinar Perencanaan Karir
• Pendaftaran Seleksi Jalur Mandiri ISI Yogyakarta Dibuka 20 Juni 2025

“Saya berharap ketika merumuskan kebijakan-kebijakan dan menetapkan kebijakan, dari eksekutif, legislatif, yudikatif, seksamalah. Perhatikan konstitusi, perhatikan kemaslahatan bangsa, dan perhatikan realitas pendidikan dan dunia pendidikan di Indonesia, di mana swasta punya peran yang sangat strategis,” imbuh Haedar usai Groundbreaking Pembangunan Gedung TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Semesta.

Meski tidak sepakat, Haedar menekankan, jika Putusan MK tentang Sisdiknas untuk merealisasikan pendidikan gratis sembilan tahun berlaku, maka implementasinya perlu dengan seksama, komprehensif, dan berpijak pada dunia pendidikan Indonesia di mana swasta punya peran strategis.

Survive

Haedar menyarankan supaya institusi pendidikan swasta dan negeri diberikan keleluasaan yang sama untuk mengelola diri – jika di institusi pendidikan negeri diberi badan hukum sehingga bisa berbisnis, maka di swasta ‘kran’ itu jangan ditutup – terlebih swasta membutuhkan alternatif-alternatif untuk tetap survive.

Haedar menegaskan, institusi pendidikan swasta yang selama ini membantu negara mencerdaskan bangsa jauh dari kepentingan-kepentingan bisnis. Namun jika ada satu atau hanya dua institusi pendidikan swasta yang berorientasi bisnis, tidak kemudian dijadikan sebagai keputusan konstitusi.

• BRI Salurkan Kredit Usaha Rakyat Rp54,9 Triliun, UMKM Makin Berdaya
• UMKM Kopi Binaan BRI Curi Perhatian di Ajang Kopi Internasional di Amerika Serikat
• Sukses Gelar BRI Liga 1 2024/2025, Kolaborasi BRI, Sepak Bola, dan UMKM Makin Solid

Perlu diketahui, Persyarikatan Muhammadiyah menyelenggarakan pelayanan pendidikan pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, sampai dengan perguruan tinggi yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi yang disediakan oleh negara.

Peran besar yang diberikan Persyarikatan Muhammadiyah untuk bangsa ini supaya menjadi pertimbangan para pemangku kebijakan, baik di level legislatif, yudikatif, eksekutif maupun yang lain supaya ketika memproduksi kebijakan bisa adil – tidak diskriminatif ke institusi pendidikan swasta.