Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

25112024-Haedar Nashir.jpg

Eduwara.com, JOGJA – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan keputusan penarikan para guru berstatus pegawai negeri di berbagai sekolah swasta menandakan kebijakan politik dunia pendidikan masih diskriminasi.

Kebijakan Politik Pendidikan Masih Diskriminasi

eduwara

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengkritik kebijakan yang menempatkan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sebagai prioritas. 

19112024-Haedar Nashir.jpg

Eduwara.com, JOGJA – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengkritik kebijakan yang menempatkan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sebagai prioritas. Kebijakan ini menjadikan PTN sebagai sebuah lembaga bisnis, bukan sekolah untuk mendidik rakyat.

Status PTN-BH Jadikan PTN sebagai Lembaga Bisnis 

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut pendidikan holistik sejalan dengan konsep pendidikan Indonesia yang menanamkan nilai-nilai karakter berbasis keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia.

04102024-UMY asrama mahasiswa.jpg

Eduwara.com, JOGJA – PP Muhammadiyah menegaskan akan tetap berkontribusi pada kemajuan pendidikan dan kesehatan Indonesia yang saat ini sangat jauh tertinggal di ASEAN. Kehadiran berbagai fasilitas pendidikan di lingkungan Muhammadiyah diharapkan dibarengi dengan pendidikan holistik.

Muhammadiyah Tetap Berkontribusi pada Kemajuan Pendidikan dan Kesehatan Indonesia

02052024-PP Muhammadiyah Haedar Nashir.jpg

Eduwara.com, JOGJA – Dalam refleksi Hari Pendidikan Nasional 2024, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti perkembangan dunia pendidikan yang masih tertinggal dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Gagasan

Kebijakan Politik Pendidikan Masih Diskriminasi

Gagasan

Status PTN-BH Jadikan PTN sebagai Lembaga Bisnis

Kampus

Muhammadiyah Tetap Berkontribusi pada Kemajuan Pendidikan dan Kes...

Gagasan

Untuk Unggul, Pendidikan Indonesia Harus Libatkan Peran Swasta