Pimpinan Wilayah Depok, Bekasi, Bogor Beda Sikap Terkait PTM 100 Persen

Eduwara.com, DEPOK – Naiknya kembali kasus positif Covid-19 varian Omicron, membuat sejumlah pemerintah kota menganalisa kembali kebijakan penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Namun demikian terdapat perbedaan keputusan di antara masing-masing pemimpin di tingkat kabupaten/ kota.

Kota Depok, misalnya, tidak menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Hal ini menurut Wali Kota Depok Mohammad Idris sesuai dengan SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

“Kami tegaskan kembali bahwa PTM 100 persen di Kota Depok tidak ada penundaan, jadi harus dilaksanakan,” ujar Idris di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (11/1/2022).

• Fakultas Psikologi UGM Sampaikan Rekomendasi Kebijakan Mitigasi Pandemi Covid-19
• Dokter RS-ND Undip: Kondisi Anak tidak Fit, tak Usah ke Sekolah
• Mahasiswa UNY Kembangkan Sport Tourism Di Klaten

Diungkap wali kota, PTM 100 persen dilaksanakan dengan sejumlah pengetatan, terutama dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Terkait hal tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) berbasis segmentasi untuk mengatur prokes selama pelaksanaan pembelajaran.

“Surat edaran tentang prokes khusus untuk para orang tua dan juga hal-hal yang terkait dengan stakeholder di masyarakat, misalnya masalah penertiban jajanan anak-anak di luar sekolah,” kata Idris.

Lebih lanjut dikatakan Idris, dirinya juga telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan monitoring PTM di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA/sederajat di Kota Depok. Pemantauan ini bekerja sama dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

“Kami berkoordinasi dengan KCD II minta izin supaya bisa masuk membantu evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan atas arahan pimpinan karena belum ada surat khusus dari provinsi tentang hal ini, tapi kami berhak dan minta izin ke KCD untuk melakukan monitoring PTM SMA yang sudah mulai dilaksanakan sejak Senin (10/1/2022),” papar Idris.

Bogor dan Bekasi Menunda

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mengikuti instruksi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat untuk menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya Kota Bogor kembali masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

Kepala Disdik Kota Bogor Hanafi mengatakan, untuk PTM 100 persen ditunda sampai akhir Januari. Kota Bogor akan melaksanakan PTM seperti sebelumnya, yakni PTM 50 persen.

“Jadi PTM di Kota Bogor masih seperti sebelumnya 50 persen atau bergantian sesuai kebijakan sekolah,” kata Hanafi dilansir dari laman resmi Pemkot Bogor.

Sedangkan di Kota Bekasi, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menuturkan, pihaknya juga menunda PTM 100 persen hingga tiga minggu ke depan.

• Omicron Nanjak, Orang Tua Tetap Yakin Anak Ikut PTM 100 Persen
• Perguruan Tinggi Perlu Lebih Banyak Cetak Insinyur
• Pendaftaran Beasiswa Monbukagakusho Hampir Tutup, Ayo Para Guru Bergegas!

“Kami evaluasi dulu tiga minggu ke depan. Kita lihat awal Februari nanti seperti apa. Saya memahami pasti banyak yang kecewa karena harapannya besar untuk bisa dilaksanakan PTM 100 persen kembali,” ungkap Tri di kanal YouTube.

Namun demikian, Pemkot Bekasi tetap lebih memilih untuk antisipasi pencegahan terjadinya gelombang ketiga Covid-19 yang mungkin muncul karena varian Omicron. 

“Paling utama itu sehat. Jangan sampai ada gelombang ketiga karena jika terjadi maka akan memberatkan kita semua,” tutur Tri.

Dirinya meminta warga Kota Bekasi untuk bersabar lebih dulu sebelum PTM 100 persen bisa dilaksanakan kembali. Saat ini, PTM di Kota Bekasi masih dilakukan secara terbatas sebesar 50 persen.