Eduwara.com, JOGJA - Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM menggelar pelatihan tentang ‘Sekolah Damai dan Anti Kekerasan’ yang diperuntukkan bagi manajemen sekolah, terutama Kepala Sekolah (Kepsek). Berlangsung dua hari, pelatihan perdana digelar di Kantor PSKP UGM, Senin-Selasa (22-23/1/2024).

Peneliti PSKP UGM, yang juga dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM, Dody Wibowo menerangkan pelatihan ini dilatarbelakangi maraknya kasus kekerasan di tingkat satuan pendidikan di Indonesia.

• Lawan Pembajakan Buku, Penerbit Disarankan Judicial Review UU Hak Cipta
• Hoshizora Foundation Ajak Adik Bintang Belajar Film
• Dari Kulit Mangga, Mahasiswa UGM Kembangkan Larvasida Alami untuk Cegah DBD

“Berdasarkan data di laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga bulan Agustus 2023, disebutkan anak sebagai korban bullying/perundungan tercatat sebanyak 87 kasus, anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban kekerasan fisik atau psikis 263 kasus, dan anak korban kekerasan seksual sebanyak 487 kasus,” kata Dody Wiboowo pada rilis Selasa (23/1/2024).

Menurut Dody, melalui pelatihan tersebut para pemangku manajemen sekolah bisa memahami bahwa pendidikan perdamaian penting. Sebagai pihak pemilik tanggung jawab terbesar, mereka diharuskan membuat dan mengambil keputusan untuk mengarahkan sekolahnya.

Doktor bidang Perdamaian dari The University of Otago New Zealand ini juga mengatakan bahwa dalam pelatihan Sekolah Damai dan Anti Kekerasan, peserta tidak hanya mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga didampingi untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian dalam cara berpikir (mindset) dari pihak manajemen sekolah.

"Kami berharap, setelah mengikuti pelatihan ini nantinya, manajemen sekolah bisa membentuk tim penanganan kekerasan di sekolah masing-masing dengan lebih baik, termasuk dalam melakukan pencegahan terjadinya perundungan ataupun kekerasan dalam bentuk lainnya di sekolah," ucap Penasihat dan Implementator Kegiatan Pendidikan Perdamaian di Sekolah Sukma Bangsa Aceh ini.

Kesenjangan Pemahaman

Selain Dody, materi pelatihan ‘Sekolah Damai dan Anti Kekerasan’ juga disampaikan Dewi Nugraheni yang berprofesi psikolog, dan pemerhati pendidikan Leony Sahetapy.

Pada hari pertama, materi yang disampaikan terkait pengenalan konsep damai, ragam bentuk kekerasan, pemahaman tentang perundungan, dan pengenalan konsep pendidikan perdamaian.

Hari kedua, peserta mendapatkan ilmu tentang manajemen sekolah yang peduli, budaya sekolah yang damai dan anti kekerasan, mekanisme penyelesaian masalah, serta strategi kegiatan internalisasi nilai-nilai damai dan anti kekerasan.

• Kemendikbudristek Lakukan Monev Pemanfaatan Dana Hibah di UMY
• Mahasiswa Goshen College Kembali Ikuti Kelas BIPA di UKDW
• Lewat E-Book, Mahasiswa UNY Ajarkan Calistung pada Siswa SD

Kelas ini dibuka setiap bulan bagi manajemen sekolah dari sekolah-sekolah yang memiliki komitmen dalam membangun sekolah yang damai dan anti kekerasan.

Kehadiran ‘Sekolah Damai dan Anti Kekerasan’ ini sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Di mana salah satu poin pentingnya adalah kewajiban pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat Satuan Pendidikan.

“Tapi, kesenjangan tentang pemahaman para pihak di tingkat satuan pendidikan yang belum komprehensif tentang konsep-konsep kekerasan menjadikan tim yang dibentuk belum mampu berjalan efektif,” tutup Dody.