Eduwara.com, JOGJA - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Isdarmoko berharap kehadiran Program Guru Penggerak (PGP) memenuhi kebutuhan Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah.

"Di Bantul setiap tahunnya ada sekitar 20 sampai 30 Kepala Sekolah SD Negeri yang purna tugas. Sesuai kebijakan baru Kemendikbudristek, Kepala Sekolah harus berasal dari Program Guru Penggerak (PGP), maka kami menilai ada kekurangan dari sisi kuota," jelas Isdarmoko kepada Eduwara.com, Sabtu (8/7/2023).

Kemendikbudristek memutuskan pengangkatan kepala sekolah maupun pengawas sekolah ke depan tidak ada lagi melalui diklat-diklat, melainkan dari guru penggerak yang lulus uji kompetensi.

• SEMAR Antar UGM Jadi Juara Pertama Kompetisi Business Plan Nasional
• Terjun ke Gunungkidul, 1.068 Mahasiswa UMBY Dibekali Inovasi Sosial
• Ratusan Milyar Bonus Atlet di Salurkan, Setelah Indonesia Juara Umum

Isdarmoko mengatakan meski menjadi program pusat, namun dengan komitmen Bantul yang mendukung penuh kebijakan ini, semestinya proses sosialisasi, koordinasi maupun pemetaan diharapkan melibatkan daerah. Ini sebagai upaya untuk memenuhi kuota kebutuhan akan kepala sekolah yang pada kemudian hari akan menjadi pengawas sekolah.

"Mestinya dari guru penggerak ini kita memiliki stok untuk kemudian menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Harapannya, akan banyak guru yang ikut PGP sehingga setiap tahunnya ada jumlah yang lebih tinggi dari yang purna tugas. Ya, di angka 40-50 orang setiap tahunnya," jelas Isdarmoko.

Uji Kompetensi

Usai mengikuti PGP, para guru yang memiliki pengalaman mengimplementasikan di kelas, setelah lolos uji kompetensi langsung naik untuk mengisi jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang tengah kosong.

Dari angkatan pertama atau PGP angkatan ke-III nasional, sudah sebanyak 11 guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah SD Negeri dan tiga orang diangkat menjadi Kepala Sekolah SMP.

Isdarmoko juga menambahkan saat ini terdapat sejumlah SD Negeri yang belum memiliki kepala sekolah karena kerterbatasan jumlah guru penggerak di Bantul.

"Para guru penggerak yang telah mengimplementasi hasil belajar selama enam bulan, punya kemampuan lebih dalam bidang manajemen sekolah, kepemimpinan dan pengembangan sekolah. Jika jumlahnya ideal, maka dunia pendidikan Bantul akan maju luar biasa," jelasnya.

• Guru Penggerak Bantul Diminta Hadirkan Pembelajaran Reflektif dan Berdiferensiasi
• Hanya 2,8 Persen Penyandang Disabilitas Selesaikan Pendidikan Tinggi
• Mahasiswa FIKOMM UMBY Bakal Bisa Magang di Seven INC

Isdarmoko juga meminta Kemendikbudristek untuk turut mempermudah kenaikan jabatan atau golongan dari guru yang telah lulus PGP. Hal ini untuk mempercepat pengangkatan mereka menduduki jabatan Kepala Sekolah maupun Pengawas Sekolah.

"Kami memiliki guru yang telah lolos PGP namun belum bisa diangkat menjadi Kepala Sekolah karena baru golongan IIIA atau baru mengajar lima tahun," paparnya.

Sabtu (8/7/2023), sebanyak 83 guru dari semua jenjang di Bantul yang telah menyelesaikan PGP angkatan ke-VII menggelar pameran hasil belajar selama enam bulan sejak Februari lalu di SMAN I Kasihan.

Sebelumnya, Bantul telah memiliki guru penggerak sebanyak 101 orang yang merupakan lulusan PGP angkatan ke-III. Mereka ini merupakan angkatan pertama di Bantul.