Eduwara.com, CIREBON—Kementerian Agama telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mencegah dan mengantisipasi kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama.

Hal ini ditegaskan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas usai meresmikan Program Studi Siber Pendidikan Agama Islam (PAI) di kampus IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Selasa (14/12/2021). 

Dia menambahkan, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan investigasi. “Saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk melakukan investigasi kepada sekolah-sekolah seperti ini, boarding-boarding ini, yang kita sinyalir terjadi pelanggaran serupa, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan seterusnya,” tegas Yaqut seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Selasa (14/12/2021). 

• ITS Masuk Lima Besar Dukungan Terbaik Pembelajaran Daring, Ini Daftar Spada AWARD 2021
• Stres dan Depresi Perlu Penanganan yang Baik
• SLBN I Bantul Modifikasi Prokes Saat PTM Terbatas

Yaqut melanjutkan bahwa kasus semacam ini selain merugikan anak bangsa, juga merusak nama agama. “Kasus ini sangat tidak baik bagi anak bangsa dan juga tentu agama, karena ini mengatasnamakan agama semua lembaga pendidikannya.”

Kedua, sambungnya, pihaknya menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam penanganan masalah ini, termasuk dalam proses investigasi. 

Dia mengaku khawatir kasus pelecehan seksual yang belakangan mencuat di lembaga pendidikan itu merupakan fenomena gunung es.  “Proses investigasi sudah mulai berjalan. Saya minta seluruh jajaran untuk secepatnya melaporkan kepada saya temuannya, supaya bisa segera diambil langkah,” lanjutnya. 

• Kampus Cirebon ITB Siap Mulai Perkuliahan pada Januari 2022
• Pandemi Dorong Inovasi Riset Kesehatan dan Lingkungan Berperspektif Pengurangan Risiko
• Dancow Kreasi Anak Indonesia 2021 Jaring 3.315 Hasil Karya

Ketiga, Kementerian Agama juga akan memperbaiki prosedur pemberian izin operasional lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Yaqut menggarisbawahi pentingnya pengetatan pelaksanan verifikasi dan validasi sebelum menerbitkan rekomendasi.

“Jadi tidak boleh rekomendasi yang muncul dari Kementerian Agama itu hanya berupa kertas. Rekomendasi harus didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi lapangan. Jadi petugasnya  harus datang melihat, menyaksikan, baru mengeluarkan rekomendasi izin.Saya sudah minta Dirjen Pendidikan Islam untuk mengawal hal ini,” tandasnya.