Eduwara.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) didapuk sebagai kementerian dengan kinerja terbaik berdasarkan survei persepsi publik yang digelar oleh Lembaga Survei Independen Nusantara.

Survei nasional LSIN yang mengukur persepsi publik terhadap kepuasan kinerja pemerintah dan kabinet dilakukan dalam rentang waktu 8-15 Oktober 2021. Responden adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan pernah menjadi responden LSIN pada survei-survei sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui telepon dengan panduan kuesioner oleh surveyor telepolling yang tersebar di seluruh provinsi. Survei nasional melibatkan 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ± 2,8 persen.

Direktur Eksekutif LSIN Yasin Mohammad, mengungkapkan hasil tersebut diperoleh saat diajukan pertanyaan menteri dan kementerian apa dengan kinerja paling baik dan paling buruk. Temuan survei LSIN menunjukkan terdapat lima menteri dengan kinerja terbaik menurut publik yaitu Kemendikbudristek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraft), Kementerian Pertahanan (Kemenhan),  dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

• Optimistis, KMB Luncurkan 22 Media di Seluruh Indonesia Termasuk Eduwara.com
• Meriahkan Bulan Bahasa, SMPN 4 Magetan Gelar Lomba Slogan dan Baca Puisi
• Peringati Sumpah Pemuda, SMA De Britto Berani Tidak Seragam

Dalam paparannya, Kemendikbudristek menempati posisi teratas kementerian dengan elektabilitas terbaik sebesar 9 persen. Survei ini memunculkan apresiasi positif kepada Kemendikbudristek karena dinilai mampu menjalankan belajar mengajar selama pandemi serta banyak memberikan insentif bantuan kepada siswa. Respons positif publik kepada Kemendikbudristek juga diperoleh setelah kementerian ini menjalankan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer. 

Pada tahap 1 tercatat 173.329 guru honorer lulus formasi dan akan diikuti tahapan selanjutnya. Status PPPK bagi guru honorer dinilai ini akan memberikan perlindungan kepada guru honorer dan lebih mengangkat derajat guru sebagai profesi mulia dan terhormat.

Menanggapi temuan tersebut, Prof. Lili Romli mengatakan bahwa hasil survei LSIN ini bisa menjadi bahan masukan bagi Presiden. Kementerian yang kontraproduktif harus dievaluasi oleh Jokowi. “Sebaiknya Jokowi segera me-reshuffle menteri-menteri yang jika dinilai kinerjanya tidak bagus sesuai dengan janji Jokowi saat kampanye,” kata Prof Lili Romli salah satu narasumber dalam diskusi hasil survei nasional tersebut, seperti dikutip dari trenasia.com pada Selasa (02/11/ 2021).

Riset LSIN juga menilai Nadiem Makarim yang akrab disapa Mas Menteri sebagai Calon Presiden – Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) alternatif dari klaster profesional. Nadiem menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 9,2 persen di bawah Menparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.  Menurut Yasin Mohammad, nama-nama potensial tersebut memiliki modal elektoral dan berpotensi menjadi capres-cawapres alternatif pada Pemilu 2024.

Abdul Azis, Direktur Riset Dialektika Institute, berharap publik dapat memilih calon pemimpin secara cerdas. Survei LSIN, kata dia, bisa menjadi edukasi politik bagi publik. Apalagi survei ini turut memunculkan tokoh-tokoh alternatif. "Jangan sampai publik memilih Capres hanya karena popularitas, namun juga kinerjanya," jelasnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Aprilia Ciptaning pada 02 Nov 2021