Eduwara.com, JOGJA - Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menilai skema pembiayaan risiko bencana di Indonesia, dengan melibatkan dana public, akan sangat membantu meringankan beban pemerintah. Komitmen dari swasta maupun masyarakat harus diperkuat karena penanganan bencana tidak boleh tertunda.

Paradigma inilah yang diusung dalam gelaran networking roundtable bertema ‘Strategi Baru Pembiayaan Risiko Bencana: Mengurangi Beban Dana Publik dan Meningkatkan Peran Swasta dan Masyarakat’, yang digelar FISHUM UIN Sunan Kalijaga, Selasa (6/5/2024).

• UGM Tawarkan Kurikulum Internasional Lewat IUP
• Di Era Keterbukaan Informasi, Guru Berperan Penting Agar tak Lahirkan Generasi Zonk
• UMBY dan Unika Soegijapranata Sepakat Tingkatkan Kualitas Pendidikan Psikologi

Dekan FISHUM UIN Sunan Kalijaga, Moch Sodik, mengatakan diskusi tentang skema pembiayaan risiko bencana bertujuan untuk memberi pengayaan risiko bencana dan membentuk cetak biru paradigma penanganan bencana yang bergeser pada penggunaan dana swasta dan masyarakat.

“Kenapa? Karena kemampuan pemerintah sangat sedikit, bahkan terbatas. Bencana merupakan persoalan bangsa sehingga harus diselesaikan bersama. Keterlibatan masyarakat dan swasta kita dorong dan terus kita kuatkan,” jelas Sodik.

Bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penyelenggaraan diskusi, Sodik juga mengatakan pelibatan swasta sangat penting karena memiliki kelengkapan data yang lengkap sehingga penanganan bencana lebih komprehensif. Persoalan-persoalan yang muncul saat penanganan bencana juga dapat terurai.

Sodik memastikan diskusi akan terus dilakukan dan berlanjut untuk melahirkan peta biru penanganan bencana dengan melibatkan swasta dan masyarakat yang dikembangkan melalui riset serta aksi. Sehingga, akan banyak hal serta risiko yang bisa diantisipasi.

“Ketika negara mengalami problem keuangan, maka kehadiran swasta dan masyarakat dalam penanganan bencana, tidak ada soal. Negara tetap di garis depan sebagai regulator penanganan bencana,” paparnya.

Membangun Jejaring

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho, menyebut diskusi ini merupakan bagian dari membangun jejaring bagaimana menanggulangi risiko bencana yang semakin membesar.

“Spesifikasinya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi antara pemerintah, pemda, swasta, lembaga keuangan, masyarakat umum maupun filantropi untuk bersama memikirkan sebaiknya risiko bencana dari sisi pembiayaan,” jelasnya.

• Untuk Unggul, Pendidikan Indonesia Harus Libatkan Peran Swasta
• Persaingan Makin Keras, Metode Pembelajaran Harus Fokus ke Hasil
• 18.726 Peserta Ikut UTBK-SNBT di UGM

Sebagai negara yang dikenal ‘supermarket bencana’, di mana bencana geologi sudah bagus penanganannya, namun untuk bencana-bencana yang lain masih membutuhkan skema pembiayaan dari berbagai stakeholder terkait sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada negara.

“Di sinilah peran penting perguruan tinggi dalam meyakinkan swasta maupun masyarakat dengan menyediakan data dari riset yang bagus dan dijamin secara hukum. Tak hanya itu, pelibatan swasta dan masyarakat harus didukung peraturan yang transparan sehingga mendapatkan kepastian risiko,” jelasnya.

BRIN akan menjadikan diskusi ini sebagai agenda tahunan dengan melibatkan perguruan tinggi di banyak daerah.