Eduwara.com, JOGJA – Dalam refleksi Hari Pendidikan Nasional 2024, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti perkembangan dunia pendidikan yang masih tertinggal dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Tantangan mendalam yang dihadapi pendidikan nasional Indonesia ke depan, pendidikan nasional tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya luhur bangsa,” jelas Haedar Nashir dalam rilis, Kamis (2/5/2024).

Dengan posisi Indonesia dalam Human Development Index (HDI) yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, tingkat daya saing bangsa Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata. Demikian juga dengan hal kecerdasan, Indonesia masih terkendala dalam mencapai posisi yang diharapkan.

• Guru Besar UAJY Tawarkan Ide Corporate Entrepreneurship dalam Bisnis Kontraktor
• Bersama Muhammadiyah, BAZNAS Gulirkan Lima Program Peningkatan SDM
• Gunungkidul Kini Punya 301 Guru Penggerak dan Calon Guru Penggerak

"Artinya, pendidikan nasional Indonesia masih belum setara dengan negara-negara lain," ujarnya.

Karenanya, Haedar menekankan tugas para perumus kebijakan pendidikan nasional adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan hingga mencapai tingkat unggul dan berkelanjutan.

Meski tidak mudah, proses ini membutuhkan komitmen yang kuat, karena pendidikan merupakan proses jangka panjang dan strategis yang memerlukan konsistensi.

“Pergantian menteri pendidikan adalah hal yang biasa, namun pentingnya kesinambungan dalam kebijakan pendidikan nasional tidak boleh terganggu,” terangnya.

Peran Swasta

Haedar juga menyoroti peran penting sektor swasta dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama yang berbasis pada gerakan sosial-keagamaan. Lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Taman Siswa memiliki sejarah panjang dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendidikan nasional serta perjuangan kemerdekaan.

“Maka menjadi naif bila ada pikiran-pikiran dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional memarjinalkan peran swasta kemasyarakatan-keagamaan, justru kebijakannya harus integratif dan proporsional,” tegasnya.

Persaingan antara pendidikan negeri dan swasta, terutama yang berbasis keagamaan dan masyarakat yang non-profit, harus dilihat sebagai potensi untuk membangun pendidikan Indonesia secara bersama-sama. Mempertentangkan kedua sektor tersebut hanya akan menghambat upaya pembangunan pendidikan secara holistik.

• ICCF UMY Wadah Mahasiswa untuk Mempelajari Budaya dari 30 Negara
• Ekstrak Limbah Kulit Kopi untuk Kemoprevensi Kanker Antar Mahasiswa UAJY Raih Pendanaan PKM 2024
• Di Yogyakarta, ChildFund International Kembangkan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi

“Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hanya dengan bekerja secara bersama-sama, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata, serta mendorong kemajuan pendidikan untuk generasi mendatang,” paparnya.

Tak hanya menyoroti aspek kebijakan dan struktur pendidikan, Haedar juga mengingatkan pentingnya membangun generasi Indonesia yang memiliki jiwa dan karakter yang kuat. Ia menekankan bahwa pendidikan nasional tidak boleh hanya menjadi pabrik yang menghasilkan ‘robot-robot’ pekerja yang tidak memiliki jiwa dan akal budi.