Eduwara.com, JOGJA - Masuknya Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional dalam agenda pembahasan di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan menjadi langkah NU untuk ikut dalam mendesain dan menyiapkan sistem pendidikan nasional agar menjadi lebih baik.

Muktamar yang akan diselenggarakan di Jombang pada Kamis-Senin (27-31/8/2026) ini seperti menjadi penegasan bahwa NU bukan sekadar objek dari kebijakan pendidikan nasional, tetapi memiliki pengalaman, sumber daya, dan jaringan yang sangat besar untuk ikut menentukan arah pendidikan Indonesia.

Pandangan ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kepesantrenan dan Transformasi Sosial Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Abdul Ghoffar, seperti dikutip pada Senin (24/8/2026).

• Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Diminta tak Pisahkan Agama dan Ilmu
• 1.967 Mahasiswa Baru ISI Yogyakarta Diminta Jadi Insan Kreatif
• Gelar Aksi Kemanusiaan, Alfamidi Boyolali Sukses Kumpulkan 38 Kantong Darah

“Muktamar semestinya tidak hanya menjadi arena untuk membicarakan pergantian atau keberlanjutan kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat kembali apa yang hendak kita kerjakan dengan NU yang demikian besar ini, khususnya dengan peran stretagisnya di bidang pendidikan,” katanya.

Selama ini, lanjut Abdul, NU memiliki potensi pendidikan yang sangat besar namun belum tergarap dengan baik. Semua itu berjalan sendiri-sendiri, sehingga potensi yang demikian besar belum berkembang sebagaimana mestinya.

Potensi pendidikan NU ini, menurut Abdul, setidaknya dapat dilihat dalam empat kelompok besar. Pertama, sekolah-sekolah. Kedua, pesantren-pesantren. Ketiga, perguruan tinggi. Dan keempat, diaspora NU, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kelompok pertama adalah sekolah, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA. Pendidikan prasekolah tidak saya masukkan di sini karena sebagian besar berada dalam pengelolaan Muslimat NU,’’ paparnya. 

Sekolah-sekolah tersebut dapat dibagi lagi menjadi dua kategori besar, yaitu sekolah yang berada di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan sekolah non-Ma'arif. Dan berdasarkan data di Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU terdapat sekitar 12.780 sekolah, yang terdiri dari sekitar 7.092 SD/MI, 3.929 SMP/MTs, dan 1.759 SMA/SMK/MA. 

“Ini belum lagi dengan ribuan sekolah yang dikelola pesantren, kader maupun lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU,” katanya.

Menurut Abdul, kalau seluruh ekosistem tersebut dapat dipetakan dengan baik, maka NU bukan hanya memiliki ribuan sekolah, tetapi juga ribuan pengelola, puluhan bahkan ratusan ribu guru, dan jutaan peserta didik.

“Sayangnya, NU belum memiliki peta kualitas tentang sekolah-sekolah tersebut, sehingga belum bisa membuat desain besar pendidikan yang membuat sekolah-sekolah tersebut bergerak menuju arah yang sama,” paparnya.

Khas NU

Potensi lainnya adalah pesantren, yang merupakan salah satu kekuatan paling khas NU. Pesantren-pesantren yang tergabung dalam Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU diperkirakan berjumlah lebih dari 26.000 pesantren, baik pesantren besar maupun kecil, dengan jumlah santri yang diperkirakan mencapai sekitar 7 juta santri.

Selama ini, pesantren bukan hanya menjadi tempat belajar agama. Dalam perjalanan sejarahnya, pesantren telah menjadi pusat pembentukan karakter, pusat kebudayaan, pusat pemberdayaan masyarakat, sekaligus benteng pertahanan tradisi keislaman Ahlussunnah wal Jamaah.

“Umumnya, pesantren menyelenggarakan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Dengan jumlah sebesar itu, pesantren sesungguhnya merupakan laboratorium pendidikan NU yang luar biasa besar,” paparnya.

Sayangnya, lanjut Abdul, kekuatan tersebut belum sepenuhnya terkonsolidasi. Masing-masing pesantren memiliki keunggulan dan tradisinya sendiri, tetapi belum semuanya terhubung dalam sebuah ekosistem pengetahuan, teknologi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia NU.

Kelompok ketiga adalah perguruan tinggi yang jumlahnya sekitar 280 perguruan tinggi yang berafiliasi dengan NU dengan jumlah mahasiswa sekitar 234.000 orang. Di dalam ekosistem ini juga terdapat ribuan dosen, mulai dari mereka yang bergelar magister dan doktor hingga yang telah mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau profesor.

“Ini adalah modal intelektual yang sangat besar. Seharusnya banyak perguruan tinggi, banyak doktor, banyak profesor, dan banyak mahasiswa, perguruan tinggi NU bukan hanya akan menjadi tempat menghasilkan ijazah, tetapi menjadi salah satu mesin utama kemajuan NU dan bangsa,” tegasnya.

Kelompok lainnya adalah diaspora NU. Meski bukan institusi pendidikan, tetapi kategori ini penting untuk membantu mengidentifikasi di mana para kader NU berada dan bagaimana mereka dapat disapa, dibina, dan diberdayakan.

“Banyak kader-kader NU yang sedang menempuh studi magister dan doktoral, ada yang menjadi dosen, peneliti, profesional, maupun bekerja di berbagai lembaga internasional. Mereka tersebar di berbagai negara dan berbagai pusat keilmuan dunia,” katanya.

• Pindar Perkuat Ekosistem Digital, dari Inovasi hingga Kolaborasi Strategis
• Pendidikan Khas Kejogjaan, Kontribusi Yogya bagi Kebijakan Pendidikan Tinggi
• 131 Lokasi Serentak, BRI KKB National Expo 2026 Torehkan Rekor MURI

Di sinilah, menurut Abdul, Pengurus Cabang Istimewa NU (PCI NU) di luar negeri semestinya dapat memainkan peran yang lebih strategis. PCI NU tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi warga NU di luar negeri, tetapi juga dapat menjadi jembatan intelektual dan jaringan global NU.

Abdul memastikan dari gambaran tersebut terlihat jelas bahwa NU sesungguhnya memiliki modal pendidikan yang sangat besar. Sekolah ada ribuan, pesantren puluhan ribu, perguruan tinggi ratusan, dan guru, dosen, profesor, peneliti, santri, serta mahasiswa yang jumlahnya mencapai jutaan.

“Kita membutuhkan satu peta besar pendidikan NU. Sebuah database yang akurat dan terintegrasi. Kita perlu tahu siapa yang kita punya, apa kekuatannya, di mana kelemahannya, dan ke mana arah pengembangannya,” pungkasnya.