Eduwara.com, JOGJA - Kalangan akademisi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyuarakan keprihatinan atas sikap pemerintah Indonesia yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam merespons eskalasi konflik internasional menyusul serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi pendidikan tinggi terhadap dinamika kebangsaan dan kemanusiaan global. Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Rektor UII, Fathul Wahid, akademisi menilai respons pemerintah belum mencerminkan implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif secara konsisten. “UII menuntut pemerintah Indonesia segera mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran yang dinilai melanggar prinsip kedaulatan negara serta berpotensi memperluas konflik global dan memperparah penderitaan masyarakat sipil,” kata Fathul dalam pernyataan, Selasa (3/3/2026). Selain isu geopolitik, akademisi UII juga menyoroti sejumlah kebijakan domestik yang dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan negara, mulai dari kerja sama ekonomi internasional, kriminalisasi aktivis, pelaksanaan proyek strategis nasional, hingga akuntabilitas kebijakan publik. Dalam pernyataan tersebut, UII menyampaikan enam tuntutan utama, di antaranya mendesak pemerintah keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace), membatalkan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat, menghentikan kriminalisasi aktivis, menghormati hak masyarakat dalam proyek strategis nasional, serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). UII menilai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, berpotensi mereduksi independensi politik luar negeri Indonesia serta mencederai konsistensi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. UII menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan bentuk oposisi politik, melainkan ekspresi kepedulian akademisi terhadap arah perjalanan bangsa di tengah dinamika geopolitik global. Akademisi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan suara publik demi menjaga kedaulatan nasional, memperkuat demokrasi, serta memastikan Indonesia tetap berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi. Resolusi Konflik Di tengah meningkatnya ketegangan global, akademisi hubungan internasional di Yogyakarta menilai Indonesia justru memiliki peluang strategis menjadi penyeru resolusi konflik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi sekaligus dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Machya Astuti Dewi, mengatakan Indonesia memiliki posisi unik sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia yang tidak bermusuhan dengan Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia dapat menggunakan pendekatan persuasif kepada Iran agar menahan eskalasi konflik sekaligus meyakinkan Amerika Serikat bahwa aksi militer berpotensi memicu radikalisme dan tekanan ekonomi global. Indonesia juga dinilai dapat mengoptimalkan peran diplomasi melalui berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga G20 guna mendorong penghentian konflik. Namun demikian, Machya menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik masih menghadapi tantangan besar, terutama karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel serta keterbatasan pengaruh terhadap Amerika Serikat. Pandangan berbeda disampaikan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sidik Jatmika. Ia menilai sikap Indonesia yang tidak secara frontal mengecam Amerika Serikat perlu dipahami sebagai kalkulasi rasional dalam politik luar negeri. Menurut Sidik, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo lebih outward looking dibandingkan pendahulunya, Joko Widodo, yang cenderung berfokus pada pembangunan domestik. Dalam perspektif rational choice, setiap kebijakan luar negeri mempertimbangkan keseimbangan antara idealisme dan kepentingan nasional, termasuk stabilitas perdagangan dan investasi. Meski demikian, ia menegaskan ruang kritik dari masyarakat sipil dan akademisi tetap merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada, Dafri Agussalim, menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace berisiko memengaruhi persepsi internasional terhadap netralitas Indonesia sebagai negara non-blok. Menurutnya, mediator konflik harus dipandang netral dan memiliki jarak politik yang jelas dari pihak-pihak yang berkonflik. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan luar negeri berbasis kajian akademik atau evidence-based policy agar keputusan strategis tidak bersifat intuitif semata. Dari sisi ekonomi, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Agus Sartono, mengingatkan konflik Iran–Israel–Amerika Serikat berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada biaya produksi, transportasi, serta stabilitas ekonomi nasional dalam beberapa bulan ke depan. (EDUWARA/Dok. UII Yogyakarta)