Bagikan:
Bagikan:
Eduwara.com, JOGJA – Peningkatan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) harus didukung pemerintah dalam hal finansial agar pendidikan tinggi negeri tidak menjadi badan swasta. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kondisi ini akan menjadi alarm bagi dunia pendidikan Indonesia.
Pandangan ini disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, saat melakukan kunjungan kerja ke Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
“Saya melihat kampus-kampus yang sudah meraih status PTN-BH perlu mendapatkan dukungan finansial yang mumpuni untuk menopang mutu pendidikan dari kegiatan belajar mengajar,” jelas Ahmad Muzani dilansir Rabu (27/8/2025).
Menurut Ahmad Muzani, kondisi saat ini memposisikan seolah PTN-BH seperti perguruan tinggi swasta yang diharuskan mencari pendapatan sendiri. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam pemberian layanan pengajaran maupun peningkatan kualitas pendidikan, karena perguruan tinggi tidak hanya dituntut memberikan pendidikan terbaik namun juga mencari sumber finansial secara mandiri.
“Saya kira Ini merupakan alarm, perguruan tinggi sedang mengalami situasi yang kurang baik. Perlu diperhatikan nantinya akan berpengaruh pada sistem pendidikan juga,” tuturnya.
Melalui kunjungan kerja ke berbagai kampus PTN-BH, Ahmad Muzani berharap MPR dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi ke pemerintah. Apalagi PTN-BH juga membutuhkan dukungan dari negara supaya dapat terus memberikan pendidikan terbaik untuk anak bangsa.
Inklusivitas
Rektor UGM Ova Emilia menuturkan PTN-BH seperti UGM harus terus menjaga kualitas pendidikan, terlebih merujuk pada agenda strategis UGM, aspek inklusivitas dan pemerataan pendidikan terus digalakkan.
UGM berupaya untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi seluas-luasnya pada masyarakat melalui serangkaian program yang memberikan bantuan pembiayaan pada mahasiswa.
“Pendidikan tidak seharusnya menjadi produk eksklusif yang sulit dijangkau masyarakat. Namun di sisi lain, PTN-BH juga memerlukan dukungan untuk mempertahankan pengelolaan layanan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas,” jelasnya.
Dengan status PTN-BH, Ova menggambarkan kampus negeri seolah-olah seperti seperti swasta, di mana harus berusaha sendiri. Tapi, pada sisi lain juga tidak boleh abal-abal, harus berkualitas. Keterbatasan itu merupakan hal yang tidak mudah.
Ova meminta negara harus hadir dan mampu memberikan dukungan lebih pada perguruan tinggi apabila ingin membenahi sistem pendidikan di Indonesia.