Akademisi Nilai IKN Bisa Jadi Titik Pemerataan Ekonomi Nasional

Eduwara.com, JAKARTA – Berpindahnya ibu kota negara ke Nusantara diyakini bisa menjadi tonggak untuk menciptakan kota yang cerdas, modern dan memiliki berbagai inovasi. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga diharapkan menjadi titik keberlanjutan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Hal itu diungkapkan Perwakilan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Bobby Ali Azhari dalam seminar yang digelar Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia (SKSG UI).

Dia mengungkapkan, desain IKN bertema “Nagara Rimba Nusantara” membawa tiga visi, yaitu cermin identitas bangsa, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta kota cerdas, modern, dan internasional. 

• Upayakan Kelestarian Satwa, IPB University Aplikasikan Teknologi Reproduksi Berbantu
• Pelayanan Pajak Motor Hadir di 75 Kampus Jatim
• Menko PMK Dukung Nominasi Reog Ponorogo Jadi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO

Terlebih lagi, lanjut Bobby, Kalimantan adalah paru-paru Indonesia bahkan dunia. Untuk mencapai future smart forest city, ada beberapa strategi atau indikator yang harus dicapai dalam konteks pembangunan. 

“Pertama, kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari hunian berimbang dan ruang publik yang memadai. Kedua, ekologi dan preservasi lingkungan alami meliputi area terbuka hijau serta konservasi tanaman lokal Kalimantan dan Indonesia,” ujar Bobby dalam yang tertuang dalam siaran pers yang diterima Eduwara.com, Selasa (5/4/2022).

Lebih lanjut diungkap Bobby, konektivitas kawasan atau transportasi juga harus diperhatikan. Infrastruktur kawasan yang mencakup pasokan air bersih, pengolahan sampah, serta penggunaan energi terbarukan juga harus diatur. 

Terakhir, berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, fasilitas pusat data dan wifi di area publik juga disediakan.

• Ditjen Kursus dan Pelatihan Luncurkan Program PKK dan PKW Tahun 2022
• Pengumuman SNMPTN 2022, Ini Rincian Detailnya
• HUT PPNI, RSUI Beri Edukasi Vaksinasi Covid-19

Ketua Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan (KPP) SKSG UI Chotib Hasan menuturkan, alasan utama pemindahan IKN ke Kalimantan Timur adalah pemerataan ekonomi yang berdampak pada pemerataan persebaran penduduk. 

Selain itu, krisis air bersih dan alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian di Pulau Jawa juga merupakan aspek ekologis yang melatarbelakangi perpindahan IKN.

Kawasan Ekonomi

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Sanny Iskandar memaparkan, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, kawasan ekonomi termasuk dalam salah satu klaster yang didorong untuk mempercepat proses industrialisasi.

“Tanpa adanya pengembangan kawasan ekonomi, pusat pemerintahan di IKN baru dikhawatirkan akan kering,” kata Sanny.

Lebih lanjut, Sanny mengatakan, beberapa harapan dari para pelaku usaha dalam pembangunan IKN baru. Diantaranya adalah, pertama, kepastian politik (kepentingan politik dan hukum). Program pemindahan IKN harus sustain dan konsisten karena menyangkut investasi yang besar. 

Kedua, adanya kejelasan beban risiko dalam proyek IKN, dimana return of investment yang ditawarkan harus seimbang. 

“Fleksibilitas pengelolaan proyek, baik dari segi biaya dan sumber daya, serta kesempatan prioritas juga diperlukan dalam menjalankan pembangunan IKN,” tutur Sanny. 

Sementara itu, Direktur SKSG UI Athor Subroto mengungkapkan, diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan atau policy brief bagi pembangunan IKN baru Indonesia. “IKN baru adalah kepastian bagi masyarakat Indonesia. IKN Nusantara akan menjadi contoh bagaimana kota sebaiknya dikembangkan dan diharapkan mencerminkan kota berkelanjutan yang memiliki konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan,” pungkas Athor.