Kemendikbudristek Dorong Transformasi PTN Jadi Berbadan Hukum

Eduwara.com, MAGELANG— Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong perguruan tinggi negeri bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) untuk meningkatkan daya saing. 

Hal itu diungkapkan oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam pada Diskusi Kelompok Terfokus Pengembangan Kapasitas Akademik, SDM, dan Kerja Sama dalam Peralihan PTN Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jumat (18/3/2022).

Dia mengatakan hal ini sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.

• KKP Apresiasi Inovasi Intan Box dari Unair-BSTF untuk Konservasi Penyu
• Unpad-Kemenkes Kolaborasi Riset Efektivitas dan Keamanan Vaksin Booster Covid-19
• SMP Muhammadiyah 7 Solo Gelar Turnamen Futsal Majuska Cup

Meskipun demikian, lanjut Nizam, perguruan tinggi yang berubah menjadi PTN BH bukan entitas di luar negara, melainkan sepenuhnya milik negara.

“Bentuk PTN BH merupakan institusi nirlaba yang memiliki misi melayani masyarakat, dan menyelanggarakan perguruan tinggi berkualitas dengan memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat (inklusif),” tutur Nizam seperti dikutip dari situs resmi Dirjen Dikti, Sabtu (19/03/2022).

Nizam menjelaskan bahwa PTN BH memerlukan kreativitas dalam mencari pendanaan, agar tidak melulu bergantung kepada APBN atau uang SPP mahasiswa. 

Jika membandingkan alokasi APBN dengan 127 PTN, maka perlu antrian 10 tahun bagi setiap perguruan tinggi untuk melakukan investasi atau pengembangan perguruan tinggi.

• Pendidikan Pancasila dan Budaya adalah Satu Kesatuan
• Kemendikbudristek Sebut Kurikulum Merdeka Disiapkan untuk Kembalikan Bakat dan Potensi Siswa
• Ini Kata Dekan Psikologi Universitas Pancasila Soal Fenomena Crazy Rich

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Ainun Naim menjabarkan bahwa penetapan perguruan tinggi menjadi PTN BH melalui serangkaian studi ekstensif sejak tahun 90-an. 

Setelah DPR mengesahkan UU Pendidikan Tinggi Nomot 12 tahun 2012 menjadi tonggak landasan hukum bagi penyelenggaraan PTN BH, perguruan tinggi negeri dapat berkembang secara otonom, mandiri, inovatif, dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

“Sebagai contoh yaitu menetapkan kebijakan secara mandiri, pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, dan pembukaan atau penutupan prodi/fakultas. Namun, tentu terdapat tantangan yang besar dan risiko akibat perubahan tersebut,” jelas Ainun.

Ainun menyebutkan terdapat tiga kunci tahapan persiapan sebuah universitas negeri beralih menjadi PTN BH. 

Pertama, sosialisasi kepada sivitas akademika, masyarakat di dalam kampus, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini guna mencegah kesalahpahaman yang akan terjadi, seperti masalah privatisasi atau naiknya biaya kuliah.

Kedua, menetapkan anggota Majelis Wali Amanat (MWA). Badan ini merupakan institusi tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan dan arah perguruan tinggi, serta melaporkan perkembangan institusi perguruan tingginya kepada pembina yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Ketiga

, segera melakukan inventarisasi untuk transfer aset. Pengelolaan administrasi yang baik dan optimalisasi aset akan menentukan kualitas perguruan tinggi. Nantinya, perguruan tinggi berbadan hukum mendapatkan anggaran dari APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.