MA Tolak Uji Materiil Permendikbud PPKS, Kemendikbudristek Tunggu Notifikasi Resmi

Eduwara.com, JAKARTA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah menanti penyampaian secara resmi (relaas) penolakan Mahkamah Agung atas permohonan uji materiil atau Judicial Review (JR) terhadap aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang mengatakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi.

• Lewat SNMPTN, 57 Siswa SMAN 3 Yogyakarta Diterima UGM
• Kenali Potensi Peserta Didik, Kurikulum Merdeka Memotivasi Anak Menjadi Juara
• FEB UNS Solo Dorong Mahasiswa Kembangkan Startup Sejak Kuliah

“Kami bersyukur, berdasarkan info yang termuat pada website kepaniteraan MA yang kami terima, bahwa MA telah menolak permohonan hak uji materill [judicial review] terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Saat ini kami menunggu relaas putusan dimaksud dari MA,” terang Chatarina dalam keterangan resminya lewat laman Kemendikbudristek, Senin (18/04/2022).

Sebelumnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengajukan gugatan berupa JR kepada MA pada Rabu (2/3/2022), dengan Nomor Perkara 34 P/HUM/2022. Dalam gugatannya, LKAAM meminta MA untuk meninjau kembali penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi.

Chatarina menambahkan, permendikbudristek ini merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual dan upaya penguatan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Hadirnya terobosan peraturan ini juga dimaksudkan agar terwujud lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri.

• Dekan Fisipol UGM: Gerakan Mahasiswa Elemen Demokrasi
• Implementasikan Program Sekolah Penggerak, SMA Batik 1 Solo Gelar Expo Kewirausahaan
• Beasiswa KAMI Foundation Sudah Dibuka, Simak Jadwalnya!

Karenanya, Chatarina juga menyampaikan apresiasi kepada sivitas akademika se-Indonesia, berbagai lembaga masyarakat sipil dan komunitas yang telah mendukung lahirnya peraturan menteri tersebut dan mengawal proses JR.

“Lahirnya Permendikbudristek ini adalah momentum untuk menyatukan langkah kita untuk melindungi warga pendidikan tinggi dari ancaman kekerasan seksual yang merusak masa depan. Saya mewakili Kemendikbudristek menyampaikan banyak terima kasih kepada sivitas akademika se-Indonesia serta berbagai lembaga masyarakat sipil dan komunitas yang telah mendukung melalui gerakan maupun amicus curiae agar Permendikbudristek PPKS tidak dibatalkan,” tutur Chatarina.

Untuk diketahui, berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2022, 92 persen responden yang mengetahui tentang Permendikbudristek PPKS mendukung keberadaan peraturan tersebut.