PTMA Ingin Pemilu Melahirkan Pemimpin Legitimate

03 Februari, 2024 04:11 WIB

Penulis:Setyono

Editor:Ida Gautama

02022024-PTMA pemimpin legitimated.jpg
Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA), Gunawan Budiyanto, membacakan pernyataan moral PTMA terkait Pemilu 2024, di Kampus UMY, Jumat (2/2/2024). Didampingi anggota PTMA, Rektor UMY ini menyampaikan bahwa Forum Rektor PTMA berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat melahirkan pemimpin yang legitimate dan mampu membawa Indonesia diperhitungkan dunia internasional. (EDUWARA/Dok. UMY)

Eduwara.com, JOGJA – Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (2/2/2024), Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) menginginkan Pemilu 2024 berlangsung Luber, Jurdil dan Bermartabat, Jumat (2/2/2024). Dalam seruan moralnya, PTMA melihat perhelatan Pemilu 2024 tidak berlangsung dengan baik dan pemilihan presiden (Pilpres) akan berlangsung dua putaran.

Dibacakan ketuanya sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Gunawan Budiyanto, Forum Rektor PTMA berharap pelaksanaan Pemilu 2024 ini melahirkan pemimpin yang legitimate dan mampu membawa Indonesia diperhitungkan dunia internasional.

“Namun yang paling ditakutkan, kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 sangat riskan menghadirkan perpecahan bangsa, dan itu harus dibayar mahal ke depan,” jelasnya.

Forum Rektor PTMA meminta Presiden hingga Kepala Daerah bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres. Dinyatakan, pada Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur.

"Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP. Praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas. KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK," tulis Forum Rektor PTMA dalam rilis.

Kemudian, proses pembuatan sejumlah kebijakan dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Omnibus Law Kesehatan, dan UU Ibukota Negara (IKN).

Sehingga, Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dianggap Forum PTMA sebagai momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elit politik baru.

“Caranya, dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat,” ucap Gunawan.

Dua Putaran

Dari hasil survei yang dilakukan PTMA, belum ada pasangan calon capres-cawapres yang bisa menembus angka 40 persen. Ini menguatkan beberapa hasil survei yang lain bahwa Pemilu 2024 mungkin tidak satu putaran, tetapi dua putaran.

Sebelumnya, pada Rabu (31/1/2024) akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berisi para guru besar, untuk pertama kali menyampaikan pernyataan moral terkait Pemilu 2024. Para guru besar UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, seperti pelanggaran etik di MK, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

“Semua itu merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro.

Pada Kamis (1/2/2024), giliran civitas akademik Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta meminta Presiden Jokowi menjaga netralitas di tengah penyimpangan demokrasi yang diperlihatkannya. Sikap ketidaknetralan yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 semakin memperburuk sikap kenegarawanannya.

Dibacakan Rektor UII Fathul Wahid, akademika UII melihat perkembangan politik kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

“Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Hal ini semakin menjadikan demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Jokowi,” katanya.