Tahun 2022, Publikasi KIP Kuliah Merdeka akan Lebih Masif

Eduwara.com, JAKARTA – Tahun depan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menyiapkan berbagai kanal informasi untuk mempublikasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah secara lebih masif, termasuk buku panduan, videografis, maupun laman terkait, agar akses informasi ke masyarakat semakin mudah. Dengan harapan, ketika peserta didik/calon mahasiswa ingin mendaftar ke perguruan tinggi, tidak menemui kendala berarti.

Hal itu dikemukakan Kepala Puslapdik, Abdul Kahar, dalam Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) yang ditayangkan secara langsung pada kanal YouTube Kemendikbud RI, Kamis (30/12/2021). Tema yang diangkat dalam SMB kali adalah “Mewujudkan SDM Unggul Melalui KIP Kuliah Merdeka dan Perluasan Beasiswa LPDP”.

“Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kami di tahun 2022, untuk meningkatkan sosialisasi KIP di tahun depan. Akhir tahun 2021, kami sudah siapkan regulasinya. Inshaa Allah kami lakukan (sosialisasi) di awal tahun sehingga masyarakat bisa mendapat pencerahan,” kata Kahar, dikutip dari siaran pers Kemendikbudristek, Jumat (31/12/2021).

• Survei LSI, Program Merdeka Belajar Dapat Respon Positif
• Indonesia Berkomitmen Laksanakan Transformasi Pangan
• Ikut Program MBKM, Enam Mahasiswa UMM Jadi Pengajar di Vietnam

Menurut Kahar, sasaran sosisalisasi direncanakan akan mengerucut langsung kepada masyarakat yang menjadi target, yakni sekolah dan peserta didik. Puslapdik akan melibatkan para penerima KIP Kuliah tahun ini untuk kembali ke sekolahnya agar mereka ikut menyosialisasikan program. 

Kehadiran para alumni di sekolahnya, menurutnya, menjadi bukti tersendiri bagi peserta didik/calon mahasiswa bahwa dengan KIP Kuliah, mereka yang berprestasi dapat memilih perguruan tinggi terbaik sesuai minat tanpa mengkhawatirkan biayanya.

Untuk biaya praktik yang masih diminta oleh perguruan tinggi, Abdul Kahar berjanji akan mengkomunikasikan hal ini kepada para pimpinan di perguruan tinggi. 

“Untuk penerima KIP Kuliah, tolong tidak lagi dibebankan dengan biaya-biaya terkait penyelenggaraan pendidikan, karena kita sudah menyesuaikan (UKT dinaikkan),” ucapnya memberi penekanan.

Rekomendasi LSI

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap pelaksanaan KIP Kuliah Merdeka yang perlu diperhatikan. Pertama, masih ada sekitar 13,9 persen penerima KIP Kuliah yang mengalami kesulitan dalam transaksi pencairan biaya hidup. Kebanyakan terkait dengan layanan bank, kemudian terkait proses verifikasi data diri. 

Kedua, untuk biaya hidup, masih ada sekitar 11.2 persen dari penerima KIP Kuliah yang harus memenuhi biaya lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ketiga, untuk biaya pendidikan, sekitar 13.1 persen dari penerima KIP Kuliah masih harus memenuhi biaya lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, kebanyakan untuk praktikum. 

• Tim Matriks UNY Berdayakan Warga dengan Pengolahan Sampah Plastik
• Gas Metan dari TPA Bisa Jadi Sumber Energi
• Mahasiswa UI Ajak Warga Suka Tani Lakukan Home Gardening

Keempat, menurut responden, meskipun perubahan biaya pendidikan berdasarkan akreditasi prodi dinilai sudah tepat, banyak dari penerima KIP Kuliah (40,4 persen) berpandangan bahwa besaran untuk program studi (prodi) terakreditasi A dan B akan lebih baik jika sesuai dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan (at cost).

“Perlunya sinergi dari kementerian hingga tingkat pelaksana yang perlu dicek kembali. Sosialisasi dari Kemendikbudristek cukup baik, namun responden masih mengeluhkan pada tahap implementasi di daerah,” ujar Djayadi lebih lanjut.

Menanggapi hasil survei LSI, Abdul Kahar menyampaikan apresiasi karena hal tersebut akan menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan pada tahun berikutnya.

“Kami akan mendalami lagi hasil survei ini untuk kami pertajam hal-hal yang perlu diperbaiki terkait pelaksanaan KIP Kuliah di masa mendatang,” pungkas Abdul Kahar.