Tanpa Intervensi Strategis, Indonesia akan Kehilangan 18 Juta Talenta Berkualitas

Eduwara.com, JOGJA – Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah memperkirakan intervensi strategis dan kolaborasi antar perguruan tinggi dengan seluruh pemangku kepentingan. Diperkirakan pada 2030, Indonesia akan kehilangan 18 juta talenta berkualitas.

Hal ini disampaikan Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiktisaintek, Sri Suning Kusumawardani, saat menghadiri Forum Wakil Rektor Bidang Sumber Daya di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Forum ini diselenggarakan di Yogyakarta selama dua hari, Kamis-Jumat (10-11/7/2025).

Pada awal paparannya, Suning mengatakan pemerintah telah menetapkan dan menempuh strategi pemerintah dalam penguatan SDM kampus terutama terkait pengembangan karier dosen. Pasalnya, tantangan global seperti perkembangan AI, krisis lingkungan, dan rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi menjadi sorotan.

• Buka Cabang ke-3, AgenBRILink Ini Makin Mudahkan Petani Jangkau Layanan Keuangan
• Perkuat Strategi Bisnis, BRI Kenalkan BRIvolution Phase 1
• Saham BBRI Dapat Rating Beli dari Sejumlah Analis

“Hal ini harus dilakukan karena Indonesia terancam kekurangan hingga 18 juta talenta berkualitas pada 2030 jika tidak segera dilakukan intervensi strategis,” ujarnya.

Pada forum tersebut, Sri Suning juga menyampaikan dua rekomendasi penting terkait pengenaan pajak di PTNBH, yakni perlunya dorongan kebijakan di tingkat presiden dan sosialisasi aturan pajak lintas kementerian. Ia mengharapkan berbagai usulan melalui diskusi khusus dalam forum ini akan menjadi masukan bagi pemerintah.

“Dengan semangat sinergi, forum ini diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan tata kelola pendidikan tinggi Indonesia yang lebih unggul dan berdampak global,” katanya.

Isu Strategis

Digagas oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Forum Wakil Rektor Bidang Sumber Daya di lingkungan PTNBH mengangkat isu strategis, yaitu tata kelola SDM, keuangan, dan dinamika kampus.

Forum ini menjadi wadah penting bagi para pemangku kebijakan di lingkungan PTNBH untuk berbagi pandangan serta menyusun solusi atas tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia.

“Ini juga menjadi ruang diskusi berkelanjutan antar perguruan tinggi negeri berbadan hukum, terlebih sejak awal berdirinya hanya ada tujuh PTNBH. Kini, dengan jumlah yang bertambah menjadi 24 kampus, forum ini diharapkan mendorong kolaborasi, alih-alih persaingan,” kata Wakil Rektor UGM Bidang SDM dan Keuangan, Supriyadi.

• 100 Siswa dan 40 Guru Peroleh Manfaat dari Lazismu UMY
• Peneliti Fapet UGM Kembangkan Zirconium sebagai Penyamak Kulit Ramah Lingkungan
• Disdikpora DIY Keluarkan Aturan Kegiatan PLS bagi Siswa Baru

Diharapkan, forum ini bisa menjadi upaya bersama dalam mendorong peringkat global perguruan tinggi Indonesia melalui riset, pelatihan, dan pertukaran akademik.

Ketua Forum WR 2 PTNBH, Muhammad Madyan, menyorot sejumlah persoalan mendesak seperti belum adanya pagu untuk rekrutmen SDM, kendala akuntabilitas keuangan, hingga perbedaan perlakuan terhadap SDM oleh masing-masing PTN.

Bahkan ia juga menyinggung permasalahan pajak dan belum jelasnya skema peminjaman dana kampus. Otonomi PTNBH belum sepenuhnya ditunjang regulasi yang memadai, sehingga forum ini diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret yang dapat diusulkan ke pemangku kebijakan pusat.