Usai Pemilu 2024, Muhammadiyah Ingin Pemerintah tak Bongkar Pasang Kebijakan Pendidikan

Eduwara.com, JOGJA – Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan untuk memiliki generasi Indonesia Emas yang cakap dalam setiap aspek kehidupan, diperlukan kesinambungan kebijakan pendidikan yang berjangka panjang pada setiap periode kepemimpinan.

"Akan sulit memajukan kehidupan bangsa, jika setiap periode kepemimpinan kebijakan berubah-ubah. Hematnya, diperlukan kebijakan pendidikan yang berjangka panjang dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi fokus utama pendidikan Indonesia," kata Haedar Nashir, Senin (9/10/2023), di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Menurut Haedar, kebijakan pendidikan memiliki fungsi strategis karena menyangkut pengembangan SDM Indonesia. Pendidikan tidak sekadar mencetak pekerja, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang cerdas dan cakap dalam setiap aspek kehidupan.

• Prancis Buka Peluang Kerja Sama dengan ISI Yogyakarta
• Tahun ini, UWMY Buka Enam Program Studi Baru
• Pengetahuan Etnobotani Pangan pada Suku Lokal Terancam Punah

"Instansi pendidikan di Indonesia masih perlu untuk bekerja keras karena ujian dan tantangan Indonesia masih banyak. Lebih-lebih jika melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih rendah," tuturnya.

Karenanya, lanjut Haedar, usai perhelatan Pemilu 2024, pemerintah baru yang nanti terbentuk, di bidang pendidikan tidak membongkar-pasang kebijakan yang menyebabkan pekerjaan perbaikan pendidikan di Indonesia tidak tuntas.

"Harapan kami (PP Muhammadiyah, red), rancang bangun pendidikan nasional menuju Indonesia Emas itu tidak cukup orientasinya bersifat teknokratis, melainkan perguruan tinggi dengan perusahaan-perusahaan," tuturnya.

Kebijakan pendidikan yang berkesinambungan akan menjadi fundamental untuk bisa memobilisasi SDM Indonesia, agar seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri tentang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Muhammadiyah, melalui lembaga pendidikannya dan perguruan tinggi yang dimilikinya, menurut Haedar, juga terus berusaha bisa melahirkan manusia Indonesia yang memiliki misi kenegaraan, kebangsaan, dan nasionalisme yang luas.

• Industri Tekstil Lesu, Kemenperin Sebut Gara-gara Aturan Sri Mulyani
• Lima Tahun ke Depan, UMBY Targetkan 60 Persen Dosen Bergelar Profesor
• Digelar Lagi, Jogja Book Fair Tawarkan Obral Buku Murah

"Kami tidak ingin sarjana lulusan PTMA hanya memiliki keahlian sesuai pendidikan saja, tetapi minus pada misi kenegaraan, kebangsaan, dan nasionalisme," tegasnya.

Saat ini, PTMA memiliki program pengabdian masyarakat seperti KKN Tematik sehingga bisa ikut memberdayakan masyarakat dalam membangun ekosistem yang baik di daerah 3T, termasuk juga di luar negeri.

Sehingga, dari PTMA bisa melahirkan elit negeri yang bergerak secara meluas. Gerakan melahirkan elit ini bukan hanya pada level daerah, tetapi sampai pada level nasional.