Eduwara.com, JAKARTA—Lembaga nirlaba Koalisi Seni Indonesia akan mendapatkan pendanaan dari UNESCO melalui Fund for Cultural Diversity (IFCD) atau Dana Internasional untuk Keanekaragaman Budaya. 

Hal tersebut diputuskan melalui sidang Komisi Antarpemerintah ke-15 Konvensi 2005 UNESCO tentang Pelindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya seprti dikutip dari siaran pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kamis (10/02/2022).

Koalisi Seni Indonesia sendiri merupakan lembaga nirlaba yang berdiri sejak tahun 2012 dan bekerja untuk membangun ekosistem seni yang lebih baik di Indonesia. Koalisi Seni saat ini beranggotakan 288 individu dan organisasi dari 21 provinsi di Indonesia yang mendukung dan mempraktikkan advokasi kebijakan di bidang seni dan budaya.

• Bonus Demografi Harus Jadi SDM Unggul dan Kompeten
• Teknologi Pegang Peran Sentral dalam Pemuihan Pendidikan
• Prodi Kehutanan UMM Buka CoE Essential Oil

“Koalisi Seni merupakan salah satu organisasi masyarakat yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah terutama Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mendukung upaya pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017,” imbuh Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Restu Gunawan, Selasa (8/2/2022).

Sidang UNESCO telah menyetujui proposal program yang diajukan yang berjudul “Promosi dan Pemantauan Kebebasan Berekspresi di Indonesia”, sebagai salah satu program yang akan didanai oleh IFCD pada rentang tahun anggaran 2022—2024. 

IFCD merupakan pendanaan dari multidonor yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.

• Mahasiswa UNY Kenalkan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Memedi Sawah
• Dalam Sepekan, 18 Sekolah di Solo Terpapar Covid-19
• Lakukan Exit Test, Kepala SMPN 4 Solo Pastikan Tak Ada Klaster Covid-19

Proposal yang diusulkan oleh Koalisi Seni Indonesia berfokus pada upaya mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen terhadap sektor budaya yang dinamis dalam rentang waktu 2022-2024. Program ini bertujuan untuk mempromosikan kebebasan artistik dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pemantauan sistematis kebebasan artistik tersebut.

Secara rinci, proposal ini mengusulkan tiga hal. Pertama, untuk melakukan studi awal dan akhir tentang pengetahuan praktis para pemangku kepentingan utama tentang kebebasan artistik. Kedua, memperkuat kapabilitas jurnalis, komunitas seni, dan organisasi hak asasi manusia dalam memantau dan melaporkan pelanggaran kebebasan berkesenian. Ketiga, mendorong pengakuan lebih lanjut tentang keadaan kebebasan artistik di Indonesia.

Sementara itu, Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar bahwa dalam hal kebudayaan, diperlukan sinergi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat seperti ini sehingga arah kebijakan pemerintah dapat lebih implementatif di masyarakat sesuai dengan amanah UNESCO.

Selain membahas dana IFCD, sidang UNESCO kali ini membahas rencana kerja tahun 2022—2023 dan opsi pembentukan mekanisme konsultasi reguler dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang budaya dan kreatif. Selain itu, dibahas pula upaya untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat.