Eduwara.com, JOGJA – Akademisi dan peneliti diminta untuk mengubah orientasi riset tentang penanggulangan bencana, dari pendekatan yang semata-mata reaktif atau aktif hanya saat tanggap darurat, menuju tata kelola yang terencana, berbasis data, dan melibatkan pengambil keputusan di semua level. Hal ini penting untuk menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks akibat krisis iklim global.

Hal ini merupakan benang merah pemaparan berbagai pemangku kepentingan penanganan bencana saat pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-9 Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 

Dihadiri 500 peserta dari seluruh Indonesia, PIT ke-9 yang akan berlangsung selama tiga hari, Rabu-Jumat (6-8/5/2026), mengusung tema besar Penguatan Tata Kelola Risiko Bencana untuk Ketangguhan atau Strengthening Disaster Risk Governance for Resilience.

• Laba Rp15,5 Triliun, BRI Buktikan Daya Tahan di Tengah Krisis Global
• Dari Sambal hingga Cokelat, Produk UMKM BRI Tembus Pasar FHA Singapura 2026
• Penipuan KUR Kian Canggih, BRI Minta Masyarakat Lebih Teliti

Ketua Umum IABI, Harkunti P Rahayu, mengatakan, saat ini bencana tidak bisa lagi dipandang semata sebagai peristiwa alam yang datang tiba-tiba, melainkan sebagai produk dari keputusan pembangunan, kualitas tata kelola, dan kapasitas adaptasi masyarakat.

“Risiko bencana tidak lagi semata bersifat alamiah, melainkan sangat dipengaruhi oleh keputusan pembangunan, tata kelola, dan kapasitas adaptasi masyarakat kita sendiri,” katanya.

Sistem penanggulangan bencana Indonesia, diharapkan bergeser dari pendekatan yang semata-mata reaktif menuju tata kelola yang terencana, berbasis data, dan melibatkan pengambil keputusan di semua level.

Seperti diketahui, saat ini bencana alam bisa saja disebabkan perubahan iklim. Laju urbanisasi, degradasi lingkungan, hingga arah kebijakan pembangunan yang tidak selalu mempertimbangkan dimensi risiko, menjadi bagian dari ekosistem yang memperparah kerentanan masyarakat.

“Ini jauh melampaui sekadar ancaman geologi atau hidrometeorologi sehingga pergeseran paradigma ini semakin mendesak mengingat Indonesia menghadapi kompleksitas risiko yang terus meningkat,” katanya.

Harkunti juga memastikan forum ini akan mempertemukan akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna melahirkan sebuah pendekatan yang mencerminkan keyakinan bahwa tata kelola bencana yang efektif tidak bisa dibangun oleh satu sektor saja.

Berkesinambungan

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andre Notohamijoyo, memproyeksikan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem kebencanaan yang lebih kuat.

“Penanggulangan bencana bukan semata akhir dari tujuan kita, namun itu adalah sebuah proses yang harus dilakukan secara dinamis, terus-menerus, dan berkesinambungan,” kata Andre saat membacakan pesan Menko PMK di hadapan para pakar kebencanaan.

Selama ini, pola penanganan bencana cenderung aktif hanya saat tanggap darurat, namun meredup pasca-pemulihan. Menurut Andre, pendekatan sektoral dan jangka pendek tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks akibat krisis iklim global.

“Karenanya, kami mendorong para akademisi dan peneliti untuk mengubah orientasi riset mereka. Hasil kajian pakar diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis di jurnal ilmiah, tetapi harus memiliki dampak praktis bagi masyarakat,” tegasnya.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, menekankan pentingnya penguatan tata kelola risiko bencana melalui lima elemen utama. Pertama, pendekatan yang inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Kedua, kolaborasi lintas lembaga dan disiplin ilmu. Ketiga, penguatan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan sebagai fondasi pengambilan keputusan.

• BRI Hadirkan Dampak Nyata Lewat Konservasi Laut Berkelanjutan di Aceh
• Di Leafestiva 2026, UNY Perkenalkan Inovasi Produk Pangan dari Sayuran
• Aplikasi Pesan Tidak Ideal untuk Saluran Komunikasi Orang Tua dengan Guru

“BNPB menyoroti pentingnya tata kelola yang adaptif terhadap perubahan iklim serta berorientasi pada pengurangan risiko sistemik guna mencegah kegagalan layanan dasar saat bencana terjadi,” ujarnya.

Menurut Rustian, manusia memang tidak bisa mencegah terjadinya bencana, tetapi dapat mencegah dampak dan eskalasinya menjadi tragedi kemanusiaan yang besar. Ini hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola risiko yang kuat, kolaborasi yang solid, dan komitmen bersama yang berbasis ilmu pengetahuan.