Eduwara, JOGJA – Kebijakan energi nasional yang mulai diterapkan pemerintah dinilai berhasil menggiring masyarakat untuk lebih peduli pada isu lingkungan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta Deendarlianto kepada Eduwara.com, Kamis (30/12/2021)..

Menurutnya, wacana maupun rencana pemerintah menghapus bahan bakar Premium dan Pertalite dengan bahan bakar beroktan lebih tinggi akan berdampak pada lingkungan. Penggunaan bahan bakar beroktan lebih tinggi sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi emisi karbon, termasuk pada sektor transportasi.

"Mengacu pada perencanaan energi nasional ke depan, saya pikir rencana pemerintah untuk mulai menghilangkan secara perlahan-lahan Premium dan Pertalite cukup baik, itu perlu disosialisasikan dan didukung bersama oleh semua komponen masyarakat," katanya, Kamis (30/12/2021).

• Biarkan Anak-Anak Bebas Bermain, Ini Manfaatnya…
• 466.353 Siswa Telah Berpartisipasi di Berbagai Kompetisi pada 2020-2021
• Unpad Kembangkan Laboratorium Virtual VNurslab

Deendarlianto menyatakan proses transisi menuju konsumsi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sebenarnya telah dimulai sejak peluncuran Pertalite pada 2015 silam.

"Masyarakat sudah digiring berganti dari Premium ke Pertalite, ternyata berhasil. Orang-orang mulai sadar akan pengaruh terhadap mesin dan pengaruh terhadap lingkungan juga semakin menjadi pertimbangan," jelasnya.

Sekarang ini, tambahnya, dari data penjualan BBM, pengguna Premium semakin berkurang, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan BBM lebih berkualitas. 

Masyarakat kelas ekonomi menengah telah lama beralih dari Premium ke Pertalite, dan bahkan pelan-pelan mulai bergeser ke Pertamax.

"Boleh dikatakan hampir dominan di kendaraan roda empat menggunakan Pertalite, sehingga kalau kita ingin menghentikan Premium saya pikir dalam waktu enam bulan untuk transisinya sudah cukup untuk membawa masyarakat ke sana," imbuhnya.

• SKB 4 Menteri Terbit, PTM Terbatas Wajib Mulai Semester Genap 2021/2022
• Ini Sejumlah Poin Penting dari SKB 4 Menteri Soal PTM Terbatas
• Mahasiswa UIN R.M. Said Solo Unjuk Kreativitas Seni dalam Pameran Buka Rupa

Deendarlianto memaparkan 39 persen konsumsi energi di Indonesia masih berbasis minyak dan 64 persen diantaranya digunakan untuk transportasi. Dari jumlah tersebut, 90 persen konsumsi energi di sektor transportasi diperuntukkan bagi transportasi darat atau jalan raya.

Fenomena konsumsi Premium dari sebagian masyarakat kalangan menengah yang seharusnya tidak memerlukan subsidi menurutnya harus bisa dihindari. 

Sejalan dengan proses transisi energi dan demi tercapainya subsidi energi yang tepat sasaran, pemerintah menurutnya perlu memberikan subsidi energi kepada orang dan bukan produk tertentu.

"Selama ini yang disubsidi bukan orangnya tetapi barangnya. Dengan penghilangan Premium ke depan metode subsidi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah bisa dilakukan dengan pemberian subsidi ke orangnya," paparnya.