Eduwara.com, JAKARTA – Era kebijakan publik yang diambil hanya berdasarkan logika, opini, atau ideologi saat ini sudah berakhir. Terkini, kebijakan publik harus dirumuskan berdasarkan hasil penelitian sehingga kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di kenyataan.

Peneliti Senior Smeru Institute Palmira Permata Bachtiar mengungkapkan hal ini dalam acara Soft Launch & Talk Show SMERU Learning Centre (SLC) “Modul Menjembatani Riset dengan Kebijakan Berkualitas” yang disimak Eduwara.com melalui kanal YouTube Smeru Institute, Rabu (13/4/2022).

Dipaparkan Palmira, jika sebuah kebijakan publik dibuat berdasarkan penelitian maka hasilnya menjadi efektif, efisien dan akuntabilitasnya meningkat. “Karena hasil penelitiannya sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Palmira. 

• Budayawan Berperan Penting Lahirkan Karya Bermanfaat
• Menko PMK Minta Muhammadiyah Atasi Kemiskinan Spiritual dan Material
• Dari Kepemimpinan Hingga Presidensi G20, Ini yang Dipaparkan Luhut Pandjaitan di UI

Pentingnya sebuah kebijakan publik dihasilkan melalui sebuah penelitian mendapat dukungan dari Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo. Anindito mengatakan, pengambilan kebijakan publik harus memperhatikan bukti dan secara sistematis agar bisa menjadi opsi pengambilan kebijakan melalui penelitian. 

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek di masa pandemi Covid-19 sebelum mengambil kebijakan publik adalah memetakan learning lost yang diakibatkan karena pembelajaran jarak jauh. 

“Dari data ini kami bisa memetakan problem utamanya ada di mana? Seberapa parah masalah itu dan derajat keparahannya seperti apa? Maka dari hasil data ini, kami bisa melakukan sejumah intervensi untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut,” papar Anindito.

Ditegaskan Anindito, sebuah kebijakan publik yang diambil tanpa penelitian ibarat soto ayam tanpa ayam di dalam soto tersebut. “Tetap bisa disebut soto ayam tapi kurang lengkap,” ujar Anindito.

Berbasis Data

Pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), dilakukan melalui penelitian. Salah satu data yang kerap kali didasarkan menjadi landasan pengambilan kebijakan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi NTB. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov NTB Iswandi mengungkapkan, sebagai pelayan masyarakat, Pemprov NTB dalam bekerja harus melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat yang harus dilayani.

• Bermain Bermakna Melalui Kurikulum Merdeka di Tingkat PAUD
• FT UMM Kembangkan Pusat Keunggulan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
• Pacu Pasar Sektor Pendidikan, Telkomsel Luncurkan Paket Juara Pendidikan

“Hasil penelitian yang sering kami terima adalah laporan BPS terkait kondisi ekonomi dan sosial dan ini yang menjadi bahan kami dalam pengambilan kebijakan. Ini sudah berjalan lama, semua berbasis data di NTB,” tutur Iswandi.

Lebih lanjut dikatakan Iswandi, setiap isu yang berkembang harus dicermati metode dan pendekatannya. Karena setiap isu memiliki metode dan pendekatan yang berbeda. 

Direktur Smeru Institute Widjajanti Isdijoso menuturkan, Smeru Institute sejak didirikan 21 tahun lalu sebagai lembaga penelitian independent, senantiasa berkontribusi terkait perumusan kebijakan publik.

“Kajian kami dipakai untuk pengambilan kebijakan dan juga dalam penyusunan kebijakan di daerah. Diskusi hari ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan publik yang berkualitas. Modul ini adalah modul kedua kami yang berisikan pemahaman pentingnya penyusunan kebijakan publik, memberikan gambaran komprehensif guna termasuk melakukan sinergi antara peneliti dan pengambil kebijakan strategis untuk mengomunikasikan hasil riset tersebut,” tutur Widjajanti.