Eduwara.com, MALANG—Unjuk rasa mahasiswa menolak penundaan Pemilu dan perubahan jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode dinilai menjadi tidak relevan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang menegaskan akan melantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan menetapkan Pemilu serentak digelar pada 14 Februari 2024.

Hal itu ditegaskan oleh Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Syamsul Arifin dalam menanggapi rencana mahasiswa yang akan melakukan demo pada, Senin (11/4/2022).

"Kalau tetap demo dengan isu Pemilu, maka yang relevan terkait isu mendukung tugas-tugas KPU dan Bawaslu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 dapat terlaksana dengan lancar dan mulus," kata nya, Minggu (10/4/2022).

• Safari Ramadan UMM: KH Ahmad Dahlan Bangun RS untuk Perangi Kemusyrikan
• Enam Pendaftar Bakal Calon Rektor UB Jalani Tes Kesehatan
• Di QS WUR 2022, FH Unair Peringkat Terbaik di Indonesia

Jika terkait isu kenaikan bahan-bahan kebutuhan pangan, dia dapat memaklumi jika mahasiswa harus demo. Namun juga harus dipahami, kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok tidak hanya terkait dengan kondisi dalam negeri, namun sangat terkait dengan kondisi global yang terdampak perang Rusia-Ukraina.

Maka dari itu, kata dia, demo dapat mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam membuat kebijakan yang dapat mengerem kenaikan bahan pokok secara riil, misalnya dalam bentuk pemberian subsidi, atau setidaknya dapat memberikan penjelasan secara gamblang dan rasional kepada publik terkait penyebab kenaikan harga itu.

• Kuliah Prodi Sastra Jawa, Mau Jadi Apa?
• Prodi Sastra Daerah UNS Kantongi Akreditasi Internasional
• Mahasiswa Vokasi UI Juara Lomba Cerdas Cermat Bidang Kesehatan

Yang pasti, kata Syamsul yang juga Guru Besar UMM itu, demo mahasiswa itu harus murni, tidak diboncengi kepentingan politik lainnya. Jangan sampai demo yang tujuan luhur menjadi ternoda karena ditunggangi kepentingan politik tertentu.

"Jadi mahasiswa harus mampu menjaga diri dalam aksinya agar tidak ditumpangi kepentingan lain, selain kepentingan idealisme, memperjuangkan aspirasi masyarakat," kata Wakil Rektor I UMM itu.

Intinya, dia menegaskan, demonstrasi yang dirancang mahasiswa perlu dipandang sebagai bagian dari proses demokratisasi. Mahasiswa sebagai elemen masyarakat madani memiliki tanggung jawab moral menjalan peran penyeimbang, pengkritik, dan pengontrol kekuasaan.