Eduwara.com, JOGJA - Perkembangan teknologi digital dan ruang siber (cyberspace) yang semakin pesat menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan baru bagi Indonesia, seperti kasus kejahatan siber, kebocoran data pribadi, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Hal ini menunjukkan penguatan regulasi dan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum siber menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Merespons kondisi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) resmi membuka Program Doktor Hukum (S3) dengan konsentrasi Hukum dan Teknologi (Law and Technology). Program ini dirancang untuk menghasilkan akademisi, peneliti, praktisi, serta pembuat kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan hukum di era digital.

Dekan FH UMY, Iwan Satriawan, mengatakan perubahan lanskap keamanan yang kini bergeser ke ranah digital menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan visioner. Menurutnya, penguatan regulasi di bidang siber harus didukung oleh kajian akademik yang mendalam dan kehadiran ahli hukum yang memahami perkembangan teknologi.

• UKDW Dukung Program Bedah Rumah HUT ke-79 Kota Yogyakarta
• UMBY Dukung Pembelajaran Interaktif di SD Muhammadiyah Senggotan
• ISI Yogyakarta Gelar Pekan Fotografi dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas

“Pemerintah saat ini tidak hanya menghadapi ancaman keamanan secara konvensional, tetapi juga berbagai tantangan di ruang siber. Perkembangan cyberspace akan terus melahirkan bentuk-bentuk cybercrime baru sehingga regulasi di bidang siber harus semakin kuat. Dunia hukum dituntut mampu merespons perubahan yang berlangsung sangat cepat,” katanya, Kamis (18/6/2026).

Iwan menjelaskan, sebagian besar kejahatan modern saat ini telah memanfaatkan teknologi digital. Karena itu, isu-isu seperti kejahatan siber, pelindungan data pribadi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga kedaulatan siber membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan lintas disiplin.

Kompetitif

Melalui program doktoral tersebut, lanjut Iwan, UMY berupaya mengintegrasikan pengembangan ilmu hukum, teknologi, serta nilai-nilai Islam sebagai ciri khas akademik. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan pemikiran dan solusi yang relevan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer yang muncul seiring percepatan transformasi digital.

“Keberadaan Program Doktor Hukum dengan fokus Hukum dan Teknologi diharapkan dapat menjadi motor penggerak lahirnya akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan yang responsif terhadap perkembangan zaman serta tantangan transformasi digital,” tambahnya.

Saat ini, pendaftaran angkatan pertama Program Doktor Hukum FH UMY telah resmi dibuka. Program tersebut ditujukan bagi lulusan magister, dosen, praktisi hukum, aparatur pemerintah, hingga pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkaitan dengan perumusan maupun implementasi kebijakan publik.

• Hadapi Disrupsi AI, ISI Yogyakarta Jalin Kerja Sama Riset dengan BRIN
• Daya Tampung SMP Negeri di Kota Yogyakarta Ditambah
• Pelajar di Kota Yogyakarta dan Bantul Dikenalkan Budi Daya Pertanian

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas SDM hukum nasional, UMY juga menyediakan skema biaya pendidikan yang kompetitif serta berbagai kemudahan bagi calon mahasiswa, termasuk potongan biaya khusus bagi alumni UMY.

Iwan menilai peningkatan kapasitas dan pembaruan pengetahuan menjadi kunci untuk menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat di era digital.

“Untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang sangat cepat, kita harus terus meningkatkan kapasitas dan memperbarui pengetahuan. Kami mengundang para profesional, akademisi, dan pengambil kebijakan untuk bersama-sama mengembangkan keilmuan tingkat lanjut ini demi menjawab tantangan hukum masa depan,” pungkasnya.