13.669 Anak di DIY Mengalami Putus Sekolah

JOGJA, Eduwara.com -  Sebanyak 13.669 anak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami putus sekolah. Keberadaan anak-anak putus sekolah ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak mendapatkan pendidikan.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, Kamis (7/5/2026), mengatakan data tersebut berasal dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah DIY ke DPRD DIY tahun 2026.

Dalam rinciannya, Eko mengatakan dari 13.669 anak putus sekolah, terdapat 8.066 anak yang sudah terverifikasi dan penyebabnya ada 18 indikator yang dicatat tim. Selain menikah muda, lokasi sekolah yang jauh, harus bekerja, dan tidak ada biaya mendominasi, menjadi beberapa penyebab anak-anak tersebut tidak sekolah di seluruh tingkatan.

• Dari Sambal hingga Cokelat, Produk UMKM BRI Tembus Pasar FHA Singapura 2026
• BRI Perkuat Ekosistem Pembayaran Digital, Transaksi Contactless Melejit
• Penipuan KUR Kian Canggih, BRI Minta Masyarakat Lebih Teliti

Bantul menjadi daerah terbanyak dengan jumlah anak putus sekolah sebanyak 3.727 anak putus sekolah dan terverifikasi 1.715 anak. Sleman, sebanyak 3.259 anak putus sekolah dan terverifikasi 2.810 anak. Gunungkidul, 3.429 anak putus sekolah, 2.048 anak terverifikasi. Kulon Progo, 1.470 anak putus sekolah dan 953 anak terverifikasi.

“Sedangkan Kota Yogyakarta terdapat 1.784 anak putus sekolah dan 540 anak terverifikasi,” jelasnya.

Eko mencoba membandingkan kondisi anak putus sekolah ini dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) DIY yang pada tahun 2026 mengalami penurunan akibat program efisiensi pemerintah pusat.

Dipaparkan, tahun ini BOSDA untuk tingkat SMA/SMK negeri maupun swasta dianggarakan sebesar Rp 196 miliar. Pembagiannya, untuk SMA/MA/SMK maupun SLB negeri sebesar Rp 171,34 miliar. Sedangkan BOSDA untuk SMA/MA/SMK dan SLB swasta, tahun ini totalnya mencapai Rp 25,34 miliar.

“Jika dibandingkan dengan 2024 yang angkanya Rp 196,6 miliar dan tahun 2025 sebesar Rp 206,13 miliar maka tahun ini anggaran BOSDA di DIY mengalami penurunan senilai Rp 9,4 miliar,” terangnya.

Konsolidasi dan Koordinasi

Dengan kondisi ini, Eko yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DIY, meminta kondisi anak putus sekolah tersebut menjadi perhatian utama dari Pemda DIY dan selanjutnya meminta Pemda DIY berkoordinasi serta berkonsolidasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencari solusi bersama.

Selain mencari tahu faktor penyebab, analisa yang dilakukan juga harus diperluas untuk melihat lingkungan sosial, ekonomi dan lainnya supaya dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.

“Bisa jadi, jika memang tidak ada ruang kelas, kita bisa menggunakan sekolah-sekolah yang selama ini kekurangan murid untuk diarahkan ke sana. Atau, mungkin saja kebijakan sekolah pagi dan siang bisa ditempuh,” jelasnya.

• Wakil Bupati Bantul Dorong SMKN I Pandak Jadi Percontohan Sekolah Lain
• Dosen Psikologi UMBY Dorong Penguatan Literasi Pelajar
• Orientasi dan Pendekatan Riset tentang Kebencanaan Harus Diubah

Bagaimanapun, Eko memastikan pihaknya terus mendorong pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk memberikan fasilitas kepada 13.669 anak ini supaya mereka bisa melanjutkan sekolah kembali. Hal ini untuk memenuhi tanggung jawab negara yang sudah diamanahkan di konstitusi.

Khusus DIY, Eko melihat semangat gotong royong antar pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota akan mempermudah proses konsolidasi tersebut. Ia juga berharap perguruan tinggi di DIY memberi kemudahaan bagi anak-anak yang putus sekolah ini dengan menyediakan banyak beasiswa.