Gagasan
29 Oktober, 2025 06:26 WIB
Penulis:Setyono
Editor:Ida Gautama

Eduwara.com, JOGJA - Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) menyelenggarakan Forum Nasional XV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) 2025.
Forum yang berlangsung pada Selasa-Kamis (28–30/10/2025) mengusung topik utama ‘Implementasi Kebijakan Transformasi Sektor Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan 2023: Kebijakan Membangun Sistem Kesehatan’.
Penanggung Jawab Fornas JKKI 2025, Laksono Trisnantoro menerangkan tujuan forum ini adalah meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi para pemangku kepentingan mengenai substansi dan arah kebijakan dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.
“Persamaan pemahaman dan presepsi ini sepenuhnya untuk mendukung kelancaran implementasi transformasi sistem kesehatan di tingkat pusat dan daerah,” terang Laksono saat jumpa pers Selasa (28/10/2025).
Menurut Laksono, forum ini menjadi momentum penting untuk menilai perjalanan implementasi UU Kesehatan 2023 yang bersifat Omnibus Law (OBL), yang telah berlaku selama dua tahun, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Monitoring dan Evaluasi
Pada tahun ini, Fornas JKKI juga akan membahas apakah transformasi sektor kesehatan yang diamanatkan oleh UU tersebut telah berjalan secara efektif, inklusif, dan berkeadilan.
“Sebagai salah satu langkah siklus kebijakan, upaya monitoring dan evaluasi kebijakan sangat penting dilakukan melalui berbagai penelitian implementasi kebijakan dan analisis kebijakan,” ujarnya.
Rangkaian pembahasan Fornas JKKI XV mencakup isu-isu krusial seperti Membangun Sistem Kesehatan, Kebijakan Pendidikan Residen, serta Kebijakan Climate Resilient and Low Carbon Health System.
Forum tahunan JKKI yang telah berjalan selama 15 tahun ini mempertemukan pengambil kebijakan, tenaga kesehatan, dan peneliti untuk membahas isu strategis kebijakan kesehatan nasional.
Hasil penelitian dan analisis kebijakan yang dipresentasikan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan kebijakan. Kemudian menyampaikan policy brief dan penelitian kebijakan sebagai bukti ilmiah.
“Komunikasi hasil ini akan dilakukan melalui policy brief dan berbagai kegiatan advokasi. Sehingga bisa mengajar masyarakat dan media untuk terlibat mengawal dan memperkuat komitmen jalannya transformasi kesehatan,” paparnya.
Selama tiga hari ke depan, Fornas JKKI XV akan diisi dengan seminar, diskusi panel tematik, serta sesi dialog kebijakan melalui pemaparan policy brief antara peneliti dan pembuat kebijakan, yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Bagikan