Bagikan:
Bagikan:
Eduwara.com, JOGJA – Meningkatnya jumlah pelajar yang terlibat dalam penggunaan narkotika, zat psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) serta kejahatan jalanan (Klitih), Pemkab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Forum Pelajar Anti NAPZA (FORLANZA).
Melibatkan berbagai pelajar tingkat SMA/SMK se-Bantul, kepengurusan forum yang resmi dilantik Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo, Rabu (14/12/2022) bertugas mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pelajar.
"Cara pandang remaja yang dibatasi kemampuan memicu tingkat kerawanan terhadap stress dan frustasi. Ini berdampak mereka mudah menjadi penyalahgunaan narkoba maupun tindak pidana lain," jelas Joko.
Diharapkan dengan melibatkan sesama pelajar merupakan bentuk pencegahan. Dimana mereka nantinya akan menjadi inisiator program mandiri yang aktif di lingkungan sekolah maupun terdekatnya untuk mensosialisasikan bahaya NAPZA.
"Mereka juga bertindak sebagai agen pengawas dan pelapor jika ditemukan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan rumah maupun sekolah," lanjut Joko.
Tak hanya sekedar mensosialisasikan, FORLANZA juga diharapkan mampu menghadirkan berbagai kegiatan yang bertujuan pengembangan diri para remaja. Dimana kegiatan yang dilaksanakan mampu menjadi wadah mengelola perasaannya, seperti rasa sedih, marah, jengkel, kecewa, benci dan sebagainya.
Sehingga tidak mencari penyelesaian masalah dengan lari dari masalah dan memakai narkoba.
"Remaja juga harus belajar menunda keinginannya,dan tidak memaksakan kehendak, harus bersikap realistis, dan tidak banyak menuntut, hidup sesuai dengan kenyataan. Saya berharap pengurus FORLANZA yang dilantik hari ini segera menyusun program kerja yang nantinya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial," ungkapnya.
Tak hanya pada penyalahgunaan Napza, keberadaan pemuda di FORLANZA juga diharapkan mampu membendung peningkatan angka klitih yang semakin mencapai tingkat kerawanan di Bantul.
"Kenakalan remaja atau kejahatan jalanan memang menjadi salah satu fokus penanganan kami, karena kita ingin Bantul menjadi kabupaten yang aman damai dan kabupaten layak anak. Tapi tidak cukup pemerintah saja, orang tua dan masyarakat harus berperan untuk melakukan pencegahan," tutup Joko.