Eduwara.com, JOGJA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan satu-satunya solusi untuk memperbaiki gizi siswa. Survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan ada sejumlah program yang dinilai lebih efektif, di antaranya beasiswa pendidikan dan bantuan pangan berkelanjutan.

Dalam diskusi di Laboratorium Bisnis Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Selasa siang (10/3/2026), Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan, program beasiswa dan bantuan pangan  dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan siswa dan keluarganya.

Diskusi yang dihadiri sekitar 100 mahasiswa dan sejumlah dosen itu menghadirkan Kepala Laboratorium Ekonomi Bisnis, Aloysius Gunadi Brata. serta anggota Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) DIY, Fitri Nur Hidayanti.

• Pemkot Yogyakarta Berikan JPD ke Siswa Korban Kekerasan
• Mahasiswa UGM Ciptakan Lemari Pendingin Tanpa Listrik
• Dekan FTI Hari Purnomo Terpilih sebagai Rektor UII

Dalam riset Celios, program MBG yang diterapkan di sejumlah daerah ikut mendorong inflasi harga pangan. Analisis menunjukkan MBG menyebabkan stok bahan pangan di distributor pertama terbatas, sehingga supply di pasar induk berkurang signifikan, sementara permintaan meningkat. Akibatnya, terjadi tekanan harga dari sisi biaya (cost-push) dan permintaan (demand-pull) secara bersamaan.

Kondisi ini berdampak langsung pada pedagang eceran, rumah tangga, dan pelaku UMKM. Daerah dengan jumlah Dapur MBG terbanyak mengalami lonjakan harga bahan pangan yang lebih tinggi dibanding daerah lain.

Data survei harga menunjukkan, rata-rata harga beras di pasar tradisional Pulau Jawa meningkat dari Rp 15.075 per kilogram pada 2025 menjadi Rp 16.416 per kilogram pada 2026 di wilayah DKI Jakarta. Di Jawa Tengah, harga beras naik dari Rp 14.540 menjadi Rp 15.016 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam di Banten meningkat dari Rp 37.624 menjadi Rp 40.569 per kilogram, dan di DKI Jakarta naik dari Rp 36.884 ke Rp 40.393 per kilogram.

Rasionalisasi Kebijakan

Aloysius Gunada Brata menyoroti peluang MBG untuk mendorong mobilitas sosial. Program MBG yang ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan, namun dampaknya terhadap mobilitas sosial diperkirakan terbatas jika dijalankan sendiri. 

Faktor penentu utama mobilitas sosial anak-anak tidak hanya bergantung pada program bantuan, tetapi juga pada lingkungan tempat mereka tumbuh.

“Mobilitas sosial anak sangat bergantung pada orang-orang di sekitarnya, budaya kerja, struktur keluarga, dan tatanan sosial di lingkungan terdekat. Dampaknya bersifat lokal dan kausal,” kata Aloysius mengutip penelitian Opportunity Atlas. 

Hal ini menunjukkan bahwa program MBG perlu diiringi dukungan yang lebih luas agar dapat mendorong anak-anak naik ke strata sosial yang lebih baik.

“Dari sisi pendidikan, MBG hanya akan efektif jika berada dalam ekosistem yang mendukung perkembangan anak. Lingkungan yang kondusif mencakup keluarga yang stabil, komunitas dengan budaya kerja yang positif, dan akses terhadap pendidikan berkualitas,” katanya.

Tanpa dukungan lingkungan, manfaat MBG terbatas pada peningkatan gizi semata, tetapi tidak cukup untuk mengubah peluang jangka panjang anak. 

Sementara itu dari aspek sosial, integrasi program MBG dengan intervensi lain seperti pendidikan, pembinaan keterampilan, dan dukungan psikososial akan meningkatkan kemungkinan tercapainya mobilitas sosial yang lebih tinggi. Dengan kata lain, MBG harus menjadi bagian dari strategi yang lebih komprehensif untuk menciptakan generasi yang lebih sehat sekaligus lebih berdaya secara sosial dan ekonomi. 

Aloysius memberikan catatan penting mengenai perlunya rasionalisasi kebijakan. “Pemerintah tidak bisa memaksakan program MBG dengan mengorbankan program yang lebih urgen,” ujarnya.

Evaluasi 

Fitri Nur Hidayanti mencatat, sejumlah anak kerap membawa pulang makanan MBG dengan alasan tidak menyukai menu yang disajikan. Selain itu, meski mendapatkan makanan gratis, anak-anak tetap membeli jajanan sendiri menggunakan uang bekal, menunjukkan preferensi mereka terhadap makanan lain.

Masalah lain yang muncul adalah kasus keracunan makanan. Fitri juga menyoroti kualitas masakan MBG, yang kadang memiliki bumbu yang kurang pas, bahkan ada yang terlalu berlebihan sehingga tidak sesuai selera anak.

“Program MBG berpotensi besar membantu anak-anak, tapi pelaksanaannya masih perlu diperbaiki agar benar-benar bermanfaat,” ungkapnya.

Fitri menekankan pentingnya evaluasi menu, kualitas pengolahan, dan penerimaan anak terhadap makanan untuk memastikan program berjalan efektif dan aman. Ia bahkan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Perlu mempertimbangkan dampak program terhadap anggaran pendidikan, terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan lain.

• Unisa Yogyakarta Hadirkan Laboratorium Stem Cell
• Komitmen Berkelanjutan, Kemenhut Pastikan Tegakkan Regulasi
• Tukin tak Dibayarkan, 2.500 Dosen ASN Surati Mendiktisaintek

Selain itu, penting memperhitungkan beban tambahan bagi guru, mulai dari tugas mengawasi MBG, administrasi, hingga penanggung jawab kegiatan. Jika MBG diteruskan, sebaiknya menggunakan anggaran tersendiri, terpisah dari anggaran pendidikan. Hal ini penting, khususnya untuk guru swasta yang hanya menerima honor sekitar Rp 300–400 ribu per bulan.

Fitri mengingatkan, jika tidak dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi jembatan kesenjangan antara guru dan karyawan SPPG, yang berpotensi mengganggu komunikasi dan menimbulkan perpecahan di lingkungan sekolah.

“MBG memiliki tujuan baik, tapi harus dijalankan dengan cara yang adil dan berkelanjutan, tanpa membebani guru atau mengganggu ekosistem sosial di sekolah,” katanya.