
Bagikan:

Bagikan:
Eduwara.com, JOGJA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan akan lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan siswa yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan tersebut telah menjadi keputusan dalam rapat tingkat menteri, meski mekanisme pelaksanaannya masih disusun.
"Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan," kata Abdul Mu'ti saat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (5/72026).
Menurut Mu'ti, pemerintah saat ini masih menyusun mekanisme pelaksanaan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal, terlaksana dengan baik, dan tepat sasaran. Selain itu, pembahasan mengenai keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi MBG juga masih dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga kini belum ada keputusan final mengenai skema pelaksanaannya.
"Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya agar MBG berjalan dengan baik dan tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," katanya.
Mu'ti menjelaskan, kewenangan penyelenggaraan program MBG berada di tangan BGN. Sementara Kemdikdasmen berperan memberikan masukan agar implementasi program sesuai dengan tujuan yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pendidikan Karakter
Menurut Mu’ti, semangat utama MBG adalah membangun generasi yang sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting. Karena itu, manfaat program dinilai akan lebih optimal apabila diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan.
"Jadi memang lebih tepat siapa yang paling berhak menerima itu yang dilayani," ujarnya.
Selain meningkatkan status gizi peserta didik, Kemendikdasmen juga mendorong agar program MBG menjadi bagian dari pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Program tersebut merupakan salah satu dari tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yakni membiasakan peserta didik mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
"Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG," katanya.
Mu'ti menambahkan, Kemendikdasmen akan terus berkoordinasi dengan BGN sambil menunggu kebijakan lanjutan yang akan diterbitkan terkait mekanisme baru pelaksanaan program MBG. Nantinya secara teknis lapangan, kebijakan baru akan disiapkan BGN sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan MBG.