Eduwara.com, SOLO – Dalam risiko terjadi bencana, wilayah Kota Solo termasuk dalam kategori sedang. Namun, masyarakat Kota Bengawan tidak bisa serta merta acuh tak acuh terhadap bencana. Hal ini karena Kota Solo tak luput dari dampak bencana, misalnya banjir bahkan letusan Gunung Merapi dan Gunung Kelud beberapa tahun silam.

Oleh karena itu, Ketua Forum Search and Rescue (SAR) Kota Solo, Slamet Mulyadi memandang penting penguatan terkait pengetahuan mitigasi bencana bagi masyarakat dari berbagai sektor.

“Di Kota Solo memang tidak terlalu terlihat, tetapi ancaman pasti ada. Oleh karena itu, mitigasi bencana perlu disiapkan dari segala lini baik tingkat kelurahan, kota, bahkan tingkat sekolah. Setelah terkumpul, kita bisa menentukan seberapa besar ancaman bencana di Kota Solo,” kata Slamet Mulyadi kepada Eduwara.com, Kamis (1/12/2022), selepas Pelantikan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Solo.

• Sarana Menara Nusantara Selesaikan Pembelian Aset Fiber Optik Senilai Rp800 Miliar
• Anak Usaha TOWR Menyepakati Fasilitas Pinjaman Rp787,1 Miliar untuk Modal Kerja dari OCBC
• Perbesar Potensi Cuan, Indika Energy (INDY) Bentuk Perusahaan Kesehatan

Pada tingkat sekolah, sambung dia, terdapat program yang baru digalakkan pemerintah yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program itu bertujuan agar setiap sekolah harus memiliki pengetahuan mengenai mitigasi bencana dan struktur organisasi mengenai kebencanaan.

Menurut dia, program tersebut sangat bagus. Mengingat akhir-akhir ini banyak bencana yang menimpa tempat-tempat pendidikan yang korbannya tidak main-main.

“Untuk itu, saya melalui FPRB akan mendorong agar sekolah-sekolah di Kota Solo wajib menjadi SPAB. Kalaupun pihak sekolah jalannya pelan, kami yang akan jalan kencang. Saya dan teman-teman itu relawan, yang mana sudah intens melihat kebencanaan dan kerja keras agar Solo terhindar dari dampak-dampak bencana,” jelas dia.

Kurikulum Merdeka

Mulyadi menambahkan, Kurikulum Merdeka sudah menganjurkan untuk memasukkan topik kebencanaan di setiap mata pelajaran. Tetapi dalam implementasinya tidak semudah yang dibayangkan karena setiap guru punya alasan tersendiri misalnya terkait perencanaan waktu.

“Sebenarnya Kurikulum Merdeka juga bagus. Tapi sulit untuk merencanakan waktunya. Kapan berbicara tentang bencana, pelajaran, budi pekerti, dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya yang paling baik adalah mendorong adanya SPAB. Okelah di kurikulum kita masukkan sedikit-sedikit, tetapi SPAB ini yang harus kita dorong,” tegas dia.

• Ini Kuota Jalur Masuk dan Jadwal Pelaksanaan SNPMB 2023
• Kupas Lobster Air Tawar, UKDW Raih Juara 2 dalam KMI Expo XIII
• Alasan Arsjad Rasjid Bawa Indika Energy (INDY) Meninggalkan Bisnis Hitam Batu Bara

Guru SMAN 8 Solo itu menambahkan, sekolah-sekolah di Kota Solo belum ada yang menjadi SPAB. Hal tersebut karena proses menjadi SPAB harus ada Sekretariat Bersama (Sekber). Selain itu, kebijakan penaungan sekolah di mana SMA, SMK, SLB di bawah provinsi serta PAUD, SD, SMP di bawah pemerintah daerah menjadi kendala.

Memadukan antara keduanya, lanjut dia, juga memerlukan pelibatan pemangku kebijakan. Tetapi menurut Mulyadi yang berangkat dari sudut pandang praktisi, bencana tidak memandang birokrasi.

“Okelah di kebijakannya seperti itu, namun praktik-praktik lapangan harus tidak ada hal itu. Jadi, setiap daerah wajib dan segera membuat Sekber-Sekber yang terdiri atas semua jenjang pendidikan baik PAUD hingga perguruan tinggi. Jadi tak hanya masyarakat yang perlu mendapatkan penguatan terkait mitigasi bencana, sekolah pun sama,” pungkas dia. (K. Setia Widodo)