Eduwara.com, DEPOK – Pustakawan sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk memastikan eksistensi lembaga di tingkat internasional. Pustakawan harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Abdul Haris mengungkapkan hal tersebut dalam webinar dengan tema “Menuju Profesionalitas Pengelola Perpustakaan Perguruan Tinggi Bereputasi Internasional”.

Peningkatan profesionalitas ini, kata Haris, menyangkut sikap, mental, dan komitmen pustakawan agar memiliki kompetensi yang sesuai perkembangan zaman. 

• Kenali Potensi Peserta Didik, Kurikulum Merdeka Memotivasi Anak Menjadi Juara
• Lewat SNMPTN, 57 Siswa SMAN 3 Yogyakarta Diterima UGM
• Aptisi Mendorong PTS DIY Ambil Peran dalam Penanganan 'Klitih'

“UI berkomitmen mendukung kegiatan pengembangan Perpustakaan UI dengan harapan memberikan dampak positif bagi UI sebagai universitas yang berkelas internasional,” ujar Haris dalam siaran pers yang dikirimkan Biro Humas dan KIP UI kepada redaksi Eduwara.com, Selasa (19/4/2022).

Lebih lanjut dipaparkan Haris, sebagai profesional, pustakawan harus memiliki integritas, disiplin, menjamin akuntabilitas, dan patuh terhadap kode etik. Profesionalisme pustakawan juga ditunjukkan melalui kompetensi, komitmen, serta dedikasi terhadap pekerjaannya.

Untuk bersaing secara global, kata Haris, pustakawan dituntut memiliki profesionalitas bertaraf internasional yang terdiri atas kompetensi keilmuan sesuai bidang, kompetensi manajerial dan kepemimpinan—baik organisasi maupun pengembangan diri—serta kompetensi keberagaman dan kemasyarakatan dalam isu-isu global.

Koordinator Layanan Perpustakaan UI Kalarensi Naibaho menuturkan, hal yang perlu diperhatikan pustakawan di perguruan tinggi ialah tempat kerja mereka yang merupakan lingkungan akademik. Perguruan tinggi merupakan pusat peradaban masyarakat modern dan kelompok intelektual sehingga pustakawan dituntut memiliki intelektualitas tinggi, kemampuan beradaptasi yang cepat, kreativitas tinggi, kemampuan kepemimpinan, serta inovasi.

“Kami bekerja di lingkungan akademik yang memiliki ciri khas atau penanda. Hal itu menjadi acuan dalam mengembangkan kompetensi, menyediakan layanan, dan menyelenggarakan atau mengelola perpustakaan,” kata Kalarensi.

Sertifikasi Kompetensi

Sementara itu, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kunjung Masehat memaparkan, untuk memaksimalkan kompetensi, pustakawan dapat melakukan sertifikasi. Sertifikasi kompetensi merupakan produk hukum yang melegitimasi capaian kemampuan seseorang pada bidang tertentu yang ditetapkan otoritas berwenang dan berbasis pada standar kompetensi. 

Menurut Kunjung, terdapat tiga aspek utama untuk mengetahui kompetensi seseorang, yaitu skill (kemampuan), knowledge (pengetahuan), dan attitude (sikap). Skema sertifikasi bagi pustakawan meliputi pengatalogan bahan perpustakaan, pelestarian bahan perpustakaan, dan pengembangan koleksi perpusakaan.

“Sertifikasi kompetensi penting dilakukan sebagai upaya pengembangan kompetensi berkelanjutan. Sertifikasi diperlukan untuk menjembatani missing link antara kebutuhan industri dan pendidikan formal maupun informal,” ujar Kunjung.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perpustakaan Pasal 34 dan 35, disebutkan pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan personal serta sertifikat kompetensi.

• Sekolah Dasar Se-Kota Solo Serentak Laksanakan Ujian Sekolah
• Saat Mencari Kerja, Generasi Z Harus Pahami Green Economy
• Enam Balon Rektor Kampanye, Ketua SAU UB Bersyukur Semua Siap Menang dan Kalah

Dijelaskan Kunjung, proses sertifikasi kompetensi bagi pustakawan meliputi beberapa tahap. Pertama, pustakawan mengajukan permohonan asesmen pada periode sertifikasi yang ditetapkan. Data permohonan tersebut diverifikasi dan jika dinyatakan lengkap, pustakawan diarahkan ke proses konsultasi pra-asesmen. 

Pustakawan yang memenuhi standar berhak mengikuti pelaksanaan asesmen dan penerbitan sertifikat. Sementara itu, bagi pustakawan yang gagal bisa melakukan banding asesmen. 

“Asesmen tersebut meliputi empat metode, yaitu tes tertulis, wawancara, observasi, dan portofolio. Asesor akan memilih metode yang tepat untuk setiap peserta sertifikasi kompetensi,” pungkas Kunjung.