Eduwara, JOGJA—Kalangan pendidikan tinggi perlu memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar serapan tenaga kerja dalam pengerjaan Proyek Strategis Nasional dapat optimal.

Sebagaimana diketahui, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) merilis telah berhasil melakukan percepatan penyelesaian 124 Proyek Strategis Nasional (PSN) nilai Rp 626,1 triliun.

Selama pandemi Covid-19, Januari 2020—November 2021, terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan senilai Rp 158,8 triliun.

Bahkan hingga akhir 2021, diestimasi ada tambahan 8 proyek senilai Rp 94,3 triliun, sehingga total proyek yang berhasil diselesaikan selama 2020-2021 diperkirakan sebanyak 40 PSN senilai Rp 253,1 triliun.

Percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja. Di tengah keadaan pandemi, PSN yang sudah selesai sejak 2016 telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

• SMK Kesehatan Binatama Bekali Siswa Keperawatan dengan Bahasa Asing
• 19 Provinsi Berisiko Bencana Tinggi, Pakar dari UI Imbau Ada Manajemen Multirisiko
• Ungkap Keseharian Pegawai Museum, ADN Solo Raya Putar “Hari-Hari Radya Pustaka”

Sementara itu, kepada Eduwara.com secara tertulis, Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Endro Dwi Hatmanto menyatakan jika konstruksi kurikulum sudah diparalelkan dengan kebutuhan kerja, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan lulusan yang bisa terserap dalam lapangang kerja (employable).

Dia melanjutkan, masifnya proyek-proyek infrastruktur mestinya memerlukan sumberdaya manusia baik pada tataran manajerial maupun pelaksana proyek. Dalam tataran manajerial, sarjana-sarjana lulusan S1 mungkin bisa dilibatkan.

"Di sisi lain, dalam tataran pelaksanaan, kebutuhan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur akan jauh lebih besar. Kondisi ini memungkinkan lulusan-lulusan pendidikan vokasi karena model pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bekerja [occupational skills]," ujarnya pada Jumat (17/12/2021).

Menurutnya, idealnya PT mestinya menghasilkan lulusan-lulusan yang siap kerja, sehingga kurikulum di PT perlu didesain dalam konsep link and match'dengan dunia industri.

• 84 Siswa Jogja Ditantang Ciptakan Program Berbasis AI
• Berkat 'Pendeteksi Depresi', Siswa Jogja Raih Penghargaan Internasional
• 30-an Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Unriyo Ikuti Kuliah Praktisi Jurnalistik

Ke depan, Endro melihat perkembangan pembangunan infrastruktur merupakan sebagian elemen saja dari program pembangunan di Indonesia.  Ada dimensi-dimensi lain yang juga memerlukan sumber daya manusia seperti pertambangan, pertanian, maritim, perikanan, perhutanan, ekonomi dan bisnis dan teknologi informasi. Jadi masifikasi pembangunan infrastruktur tidak kemudian menghapuskan jurusan-jurusan di PT. 

"Yang perlu dilakukan adalah tenaga kerja terampil. Maka program studi vokasional yang terampil tentunya diarahkan untuk memenuhi tuntutan peningkatan pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Merdeka Belajar

Ia juga melihat kehadiran program 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); bertujuan meningkatkan keterserapan kerja lulusan. 

Paradigma yang diterapkan dalam kurikulum adalah memberikan lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa meningkatkan hard skill dan soft skill serta memberikan lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk praktek kerja.

Secara konsep, MBKM dapat membantu mencapai tujuan ini. Dalam MBKM mahasiswa diberi hak untuk mengambil kegiatan atau pembelajaran di luar kampus sampai 40 SKS. 8 jalur kegiatan yang bisa diambil mahasiswa seperti pertukaran mahasiswa, community service, magang, proyek mandiri, proyek kemanusiaan, mengajar di institusi pendidikan, penelitian dan wirausaha. Delapan jalur ini diharapkan lebih mampu menjembatani mahasiswa dalam menerapkan teori kedalam praktek kerja.